Pakar Sambut Positif Pembentukan Satgas Penanganan Preman dan Ormas

fin.co.id - Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, inisiatif ini tak boleh berhenti di tataran simbolik. Pasalnya, tantangan lapangan jauh lebih kompleks dari sekadar pemberantasan preman pasar atau sweeping atribut ormas.

“Yang harus dihadapi adalah ekosistem premanisme yang telah lama tumbuh dalam ketidakadilan struktural dan pembiaran institusional,” kata Achmad ketika dihubungi Disway.id, Jumat 9 Mei 2025.

Selain itu, Achmad menambahkan, premanisme bukan lagi sekadar praktik kekerasan fisik, tapi telah menjelma menjadi sindikat kuasi legal yang memanfaatkan celah hukum, ketakutan publik, dan kelemahan birokrasi untuk menguasai ruang-ruang ekonomi rakyat. Selain Itu, sebagian Ormas menyalahgunakan statusnya sebagai entitas sipil untuk melakukan mobilisasi kekuatan demi kepentingan sempit, bahkan transaksional.

“Modusnya variatif, dari pungli parkir, penguasaan lahan, pemalakan proyek swasta, hingga intimidasi atas nama 'kearifan lokal', katanya.

Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan pendekatan reaktif, seperti menangkap preman saat viral atau membubarkan pos ormas saat ramai di media, hanya bersifat kosmetik. Tanpa strategi sistemik, Satgas akan menjadi alat sesaat tanpa dampak jangka panjang. Perlu transformasi dari pendekatan insidentil ke pendekatan berbasis intelijen dan data.

“Premanisme bisa tumbuh karena ada pembiaran, kompromi aparat, bahkan kolusi dengan aktor politik lokal. Maka, penguatan internal Satgas harus dimulai dari audit integritas institusi penegak hukum itu sendiri,” tuturnya.

(Bianca Khairunnisa)