Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Menurutnya dana POP lebih baik digunakan untuk membantu pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi COVID-19.
"Dari pada membantu yayasan perusahaan, lebih baik dana Organisasi Penggerak yang mencapai setengah triliun itu digunakan membantu pelaksanaan PJJ," ujar Satriwan Salim.
Dia menjelaskan lebih dari 46.000 sekolah tidak bisa melakukan PJJ karena infrastruktur yang tidak memadai. Tak hanya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Tetapi juga di Jabodetabek. Dia mengaku terkejut Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation lolos program untuk kategori gajah.
"Kami menduga ada potensi kepentingan karena Dirjen GTK Kemendikbud pernah menjadi salah satu dekan di bawah salah satu yayasan perusahaan tersebut. Begitu juga di Tanoto Foundation," paparnya.
Menurutnya, jangan sampai publik menilai ada konflik kepentingan terkait penetapan dua organisasi perusahaan tersebut. Dia menilai anggaran lebih dari setengah triliun itu akan sia-sia. Pasalnya apa yang bisa digerakkan saat pandemi COVID-19. "Saat ini semuanya berlangsung secara online. Akan sia-sia jika memberikan dana ke organisasi kemasyarakatan saat pandemi begini," imbuh dia.
Dia menilai lebih baik anggaran itu digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ. Karena masih banyak anak yang tidak bisa belajar karena pandemi COVID-19.
Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar jangan mengabaikan peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai penggerak pendidikan di Indonesia.
Dia menyebut perlu ada kritik terhadap POP Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Akibatnya, muncul penolakan dari Muhammadiyah dan NU. Hidayat menyebut dua organisasi massa terbesar di Indonesia itu telah berjasa dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.
"Kemendikbud harus mendengarkan masukan dari masyarakat. Termasuk Muhammadiyah dan NU. Terutama yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp595 Miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi memajukan pendidikan di Indonesia. Anggaran penggerak pendidikan jangan hanya sekedar hibah. Apalagi untuk pihak swasta yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN,” tegasnya.
Hidayat menegaskan mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius. Dugaan ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, juga perlu dicermati. (rh/fin)
