Bank Jangan Jadi Sumber Resesi

MAKASSAR - Potensi resesi memang masih jauh. Akan tetapi bisa terjadi, jika stimulus moneter tertahan di perbankan. Sampai 14 Juli lalu, Bank Indonesia (BI) sudah melakukan beberapa operasi moneter. Misalnya saja, menambah likiuditas bank senilai Rp633,24 triliun. Lalu Giro Wajib Minimum (GWM) diturunkan sekitar Rp155 triliun. Selanjutnya ekspansi moneter sebesar Rp462,4 triliun.

Harapannya, jika likuiditas kuat, lalu didorong lagi penurunan suku bunga acuan (sekarang 4 persen), bisa linear dengan turunnya suku bunga di bank. Lagi-lagi itu cuma harapan. BI Sulsel, juga menyurvei jika tiga bulan terakhir bank kikir. Syarat akses kredit lebih ketat.

"Rugi dong stimulus dan ekspansi moneternya, kalau tertahan di bank," nilai Pakar Ekonomi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup), Rabu, 22 Juli.

Resesi, semoga tidak. Akan tetapi mengikuti jejak Singapura tidak tertutup kemungkinan. Makanya Sutadrjo bertutur, bank akan menjadi sumber malapetaka. Itu jika fungsi intermediasinya datar-datar saja, di era sulit seperti sekarang. "Resesi mungkin saja" nilai eks bankir tersebut.

Ambil contoh agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Per 21 juli 2020 total penyaluran PEN untuk UMKM, baru mencapai Rp 11,8 triliun atau 9,59 persen dari total anggaran sekitar Rp123,4 triliun. Kecil sekali. Entah mau diapakan uang yang menumpuk di bank itu.

Kondisi pandemi, situasi menjadi tidak biasa. Makanya perlu upaya tidak biasa juga. Namun faktanya, cuma ala kadarnya.

Sutardjo resah. Sarannya, para bankir disanksi saja. OJK juga begitu. Sepakat dibubarkan. Rugi terima iuran rutin dari bank dan BPR, kalau dari segi fungsi cuma seadanya. Vicon sana-sini, tak ada dampak. Buang-buang kuota internet.

"Kebijakan moneter domainnya BI mas," kata Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Moh Nurdin Subandi, singkat sekali. Seolah lepas tangan saat ditanya soal bagaimana sikap institusinya mengawal fungsi intermediasi bank.

Sementara itu, Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia perwakilan Sulsel, Endang Kurnia Saputra, mengklaim, pihaknya telah berkordinasi dengan OJK. Dilakukan sinergi kebijakan.

"Pada dasarnya permintaan terhadap kredit belum kembali normal, masih rendah. Bukan akses kredit yang ketat, tapi banyak sekali debitur atau nasabah yang memang bisnisnya belum kembali ke normal," tutupnya. (gsa/iad)