Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menyebut pergantian direksi di perusahaan pelat merah adalah hal yang wajar. Sebab, BUMN selalu menjadi perhatian banyak pihak. "Karena ini menyangkut kepentingan publik dan keuntungan bisnis BUMN," jelas Arya.
Menurutnya, mayoritas saham BUMN dimiliki oleh pemerintah. Artinya, pemerintah mewakili masyarakat dalam mengontrol BUMN dalam negeri. "BUMN ini kan milik rakyat. Mau tidak mau semua melihat. Saya pikir pergantian direksi di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang normal," imbuhnya.
Sejak menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan sejumlah transformasi. Diantaranya merombak Dewan Komisaris dan Direksi beberapa perusahaan BUMN. Selain itu, Erick juga ingin merampingkan jumlah BUMN menjadi 70 perusahaan BUMN saja.
"Saya tidak ingin mengungkit masalah pada Kementerian BUMN era sebelumnya. Namun, memang ada beberapa yang mesti diperbaiki. Tujuannya agar BUMN menjadi mandiri. Fokus BUMN ini adalaj pemetaan yang lebih jelas, punya nilai ekonomi, dan pelayanan publik," tegas Erick.(rh/fin)
