Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan kemarahan Jokowi tentang serapan anggaran kesehatan merupakan tamparan bagi seluruh jajaran kesehatan. "Bukan hanya di Kementerian Kesehatan. Melainkan juga ada di kementerian/lembaga lain. Ini kan kerja banyak pihak," kata Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Selasa (30/6).
Politisi PKB itu menyebut Jokowi marah karena serapan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 baru 1,36 persen. Padahal, anggarannya Rp75 triliun. Saat ini, anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 sudah meningkat menjadi Rp87,5 triliun.
Dia menyatakan menurut data Kementerian Keuangan pada Sabtu (27/6), serapan anggarannya sudah mencapai 4,68 persen. "Banyak persoalan yang menjadi kendala Kementerian Kesehatan. Contohnya insentif tenaga kesehatan yang dianggarkan Rp5,9 triliun. Namun, yang terserap baru Rp300 miliar," terangnya.
Kementerian Keuangan menyebut salah satu kendala penyaluran insentif tenaga kesehatan karena data Kementerian Kesehatan belum lengkap. "Kalau kaitannya tentang data, berarti terkait kinerja jajaran kesehatan di tingkat bawah. Yaitu data dari rumah sakit dan dinas kesehatan soal tenaga kesehatan yang harus diberi insentif," tuturnya. Selain itu, serapan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 juga lambat. Karena ada beberapa mata anggaran yang diperbaiki.(rh/fin)
