Demokrat Walk Out dari Panja RUU HIP

Wakil Ketua DPR RI itu menyatakamn partainya mendengar banyak masukan dari berbagai unsur dan komponen masyarakat. Dia mencontohkan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan purnawirawan juga memberikan masukan kepada DPR RI dan lembaga legislatif tersebut akan memperhatikan masukan tersebut untuk ditindaklanjuti. "Karena DPR sudah berjanji kepada masyarakat bahwa DPR periode 2019-2024 akan lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno juga menolak RUU HIP. Dia meminta RUU tersebut dicabut atau dibatalkan. Menurut Japto, RUU HIP tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi COVID-19. Hal itu menimbulkan protes dan polemik di Tanah Air.

Dia menilai persoalan RUU HIP berada di DPR RI, bukan di pemerintah. “Presiden belum pernah mengeluarkan surat ke DPR RI terkait dengan hal ini. Justru presiden memutuskan menunda pembahasan,” jelas Japto. Dia berharap masyarakat tidak terprovokasi di luar isu RUU HIP. (rh/fin)