JAKARTA - Diguncang pandemi Covid-19, target ekonomi Indonesia amblas akibat pemangkasan proyeksi pertumbuhan di kisaran 2,3 persen hingga minus 0,4 persen. Target itu pun akhirnya diturunkan kembali menjadi 1 persen hingga terkontraksi 0,4 persen.
Tapi bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angka-angka itu masih dianggap sebagai yang terbaik di antara negara-negara berkembang lain baik secara mikro maupun makro.
”Kita memang tumbuh di 2,97 persen. Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) ingatkan kita akan tumbuh negatif di kuartal II. Tapi saya pikir, kalau dibanding negara lain, seperti komentar Bank Dunia, di antara emerging market, Indonesia itu masih dianggap terbaik,” terang Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (22/6).
BACA JUGA: Aturan PPDB DKI Jakarta Dipertanyakan Orang Tua
Menurut Luhut, dampak Covid-19 terhadap Indonesia memang cukup dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Cina. Namun, hal itu wajar karena negara Tirai Bambu itu mengontrol 18 persen ekonomi dunia. ”Kita suka tidak suka, kita tidak bisa ignore (mengabaikan). Ini punya dampak, apalagi jarak kita dekat dengan dia sehingga kita harus pelihara balance of power, bagaimana dengan Tiongkok, Timur Tengah dan Amerika,” paparnya.Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia pun berhasil menjaga hubungan baik dengan ketiga ekonomi itu. ”Dengan Abu Dhabi, pertama kali ada investasi hampir 20 miliar dolar AS sepanjang sejarah republik, ini semua on going. Dengan Tiongkok, investasi juga terus meningkat. Dan mematuhi kriteria yang kita berikan. Tidak sekadar dia masuk,” paparnya.
Kriteria itu antara lain harus membawa first class technology, melakukan transfer teknologi, memberikan nilai tambah, melakukan kerja sama Business to Business serta menggunakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini yang sebelumnya berada di kisaran 2,3 persen hingga minus 0,4 persen kini menjadi sekitar 1 persen hingga terkontraksi 0,4 persen.
”Kalau diperhatikan batas atasnya yaitu 2,3 persen kami revisi agak turun ke 1 persen karena kami melihat adanya kontraksi yang cukup dalam pada kuartal II ini,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, pekan lalu.
BACA JUGA: Enam Staf Kampanye Donald Trump Positif Corona
Sri Mulyani menyatakan pemangkasan proyeksi dilakukan karena adanya perkiraan kontraksi yang dalam pada kuartal II dan pencapaian outlook tersebut akan sangat bergantung pada upaya pemulihan di kuartal berikutnya. ”Tentu ini sangat tergantung dari kemampuan kita untuk memulihkan ekonomi di kuartal III dan IV atau semester kedua tahun ini,” ujarnya.Menanggapi hal ini Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Program dan kebijakan yang disampaikan 4 Kementerian Koordinator sangat strategis untuk menyukseskan pembangunan Indonesia tahun 2021. Untuk itu, Banggar DPR RI memberikan apresiasi atas program-program di semua Kemenko dan dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021.
”Program dan kebijakan Kemenko tersebut akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal tahun 2021. Badan Anggaran memberikan apresiasi atas program-program di semua Kementerian Koordinator dan dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021 beserta usulan tambahan dari Kementerian-Kementerian Koordinator,” paparnya.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyatakan Banggar DPR RI meminta program dan kebijakan masing-masing Kemenko dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, meningkatkan iklim investasi nasional, memperkuat perekonomian nasional. ”Tujuannya, agar mampu tumbuh lebih tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” tutur Said.
Menutup kesimpulan, legislator dapil Jawa Timur XI ini menyampaikan bahwa Banggar DPR RI menetapkan agar Pemerintah menarik sebagian dana yang disimpan di Bank Nasional atau Bank Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk menggerakkan sektor riil dengan suku bunga yang sama dengan Bank Indonesia dan Bank Penerima tidak boleh menggunakan untuk membeli SBN. (fin/ful)
