JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir akan menghentikan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dua tahun ke depan atau hingga 2022. Ekonom menilai kebijakan tersebut hanya sia-sia saja karena pemerintah akan menggarap 89 proyek strategis nasional baru dengan anggaran sebesar Rp1.422 triliun.
"Keputusan tersebut sia-sia. sebab pemerintah juga mengalokasikan dana sekitar sebesar Rp1.400 triliun untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Operator proyek tersebut pasti BUMN," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (14/6).
Menteri Erick Thohir sebelumnya mengaku mendapat dukungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyetop aliran dana untuk BUMN selama dua tahun atau hingga 2022. "Alhamdulillah Presiden Joko widodo dan Ibu Sri Mulyani mendukung dua tahun ke depan BUMN sudah tidak terima APBN," kata Erick Thohir dalam video daring pada Sabtu (13/6).
BACA JUGA: KBRI Ingatkan Wabah Gelombang Kedua
Kebijakan tersebut dapat berhasil apabila antara BUMN dengan koporasi saling mendukung. Kedua, ini bisa menjaga agar dividen yang dikembalikan kepada negara semakin hari semakin besar. Ketiga, bisa merampingkan jumlah BUMN yang saat ini cukup banyak.Erick Thohir mengungkapkan, bahwa sejak awal diamanahi Presiden Jokowi sebagai Menteri BUMN ada empat hal yang menjadi foksunya, pertama, ingin BUMN kembali ke bisnis intinya dan menjadi ahli di bidangnya, kedua memastikan BUMN profesional dan transparan, ketiga, tidak ada lagi konsep project base, terakhir, perubahan BUMN harus didasari oleh budaya. "Saya sangat percaya perubahan ini juga dari generasi muda," tutur dia.
Terkait new project yang merupakan agenda strategis Jokowi nantinya tidak hanya di bidang ekonomi saja namun juga di bidang mendasar lainnya terutama untuk kehidupan rakyat. Misalkan, peningkatan SDM, menurunkan stunting dan lain sebagainya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dari 245 proyek yang diusulkan kepada Presiden Jokowi hanya 89 proyek yang direkomendasikan pemerintah untuk menjadi PSN baru. Dari 89 proyek yang lolos masuk ke dalam PSN, 56 proyek di antaranya merupakan proyek usulan baru.
"Untuk 10 proyek merupakan proyek perluasan dari sebelumnya, 15 proyek dikelompokkan dari program baru, dan 8 proyek ketenagalistrikan," katanya.(din/fin)
