INDIHIANG – Forum Transportasi Masal (Fortal) dan Perkumpulan Pedagang Masyarakat Tasikmalaya (Pepmatas) mendesak DPRD Kota Tasikmalaya memanggil Gugus Tugas Covid-19.
Hal itu, untuk menjelaskan secara eksplisit dan rinci, terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Resik.
Dewan Pembina Fortal, H Nanang Nurjamil menyebut beberapa fakta di lapangan yang ditemukan. Upaya penanggulangan dilaksanakan pemerintah, ditemukan sejumlah persoalan. Selain carut-marutnya pendistribusian bantuan sosial, perhatian bagi pegiat usaha kecil tidak terlihat. Kemudian kerancuan informasi yang di-publish kaitan perkembangan Covid-19, semula sudah tembus 50 kasus positif menjadi 48 saja.
“Ini sepertinya kami melihat tidak adanya sistem yang jelas dalam penanganan Covid-19. PSBB bukannya memutus mata rantai Covid-19, justru memutus mata pencaharian warga kecil,” tuturnya saat menggelar audiensi di ruang paripurna kemarin.
Dia merinci beberapa persoalan, seperti pendistribusian bantuan sosial yang hanya merangkul segelintir pegiat usaha transportasi. Kemudian, keleluasaan kembali berusaha bagi perusahaan menengah ke atas dibanding pedagang kaki lima (PKL). “Kami belum pernah dengar statement pemerintah, bahwa pedagang kecil silakan kembali beroperasi. Namun, mal, toko silakan kembali beroperasi dengan terapkan protokol kesehatan,” keluh dia.
Selain itu, lanjut Nanang, adanya kegamangan serta keraguan publik akan data Covid-19 yang riil. Sehingga muncul asumsi beragam, ketika adanya kebingungan yang semula angka positif sudah 50 orang, menurun menjadi 48 orang.
“Ini tandanya, DPRD harus bersikap tegas. Kami minta adakan pertemuan kembali supaya mengundang perwakilan Gugus Tugas atau eksekutif memberikan klarifikasi dengan jelas,” kata Nanang.
“Kami meminta publish data penerima bantuan dengan gamblang, termasuk laporkan ke publik anggaran yang sudah digunakan, peruntukan apa saja. Sebab, kalau bicara BPBD saja sudah habiskan Rp 6,3 miliar kan belum jelas alokasinya untuk apa saja,” sambung dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan dana penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) bukanlah jumlah kecil. Merupakan anggaran hasil refocusing dari kegiatan tahun 2020, dialihkan ke penanggulangan wabah. “Kalau kita lengah, endingnya tidak terkontrol. Semoga ini ada hikmah, bahwa memang di lapangan masih ada kejanggalan data, termasuk pemerintah jangan apatis diberi kritik dan masukan toh untuk perbaikan,” kata dia.
Politisi PKS itu mengakui di lapangan terjadi duplikasi bantuan sosial. Terutama bagi keluarga, dimana istrinya terdaftar penerima program keluarga harapan (PKH), suaminya dapat bansos. “Ini di awal tidak ada konsolidasi data antara panitia pendistribusian bansos dengan RT/RW setempat. Termasuk RT/RW juga tidak diberi data siapa saja warganya yang dapat PKH,” ceritanya.
Terkait adanya kesalahan hasil rapid diagnostic test (RDT), Dede mengakui keluarga dan yang bersangkutan mendapat kerugian psikologis dan moril. Pihaknya mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) sesegera mungkin mengeksekusi alat PCR sehingga bisa lebih akurat, dan meminimalkan kesalahan. “Kami selalu ekspose ke khalayak ketika hasil evaluasi dengan dinas teknis yang menangani Covid-19. Kami kewenangannya sebatas itu, tidak sampai investigasi ke anggaran,” kata dia.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono menambahkan DPRD secara kelembagaan tidak dilibatkan langsung dalam penanggulangan Covid-19 melalui Gugus Tugas. Pihaknya pun meminta, kaitan transparansi dana Covid-19 tidak cuma pengelolaan dana dari APBD saja, yang dipublikasikan ke masyarakat. “Melainkan bantuan-bantuan yang terkumpul dari sumbangan publik itu perlu diketahui bersama,” kata politisi PAN tersebut. (igi)
