MERANGIN – Masih ada warga yang tidak puas dengan transparansi dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Selasa (2/6), warga di dua desa protes. Pertama di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, dan Desa Tanjung, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.
Di Desa Pematang Pauh, puluhan warga mendatangi Kantor Camat Jangkat Timur. Mereka protes, terkait tidak ada transparansi dan pemerataan BLT DD Tahap I Tahun 2020, yang diberikan Kepala Desa Harion Ependi.
"Kita sudah ikuti prosedur. Sebelum demo ini, BPD sudah kita surati untuk memanggil kepala desa dan jajaran untuk melakukan rapat terkait penerima BLT DD ini, namun tidak dilakukan. Ini karena kades, sekdes, dan bendahara desa berangkat ke Kota Bangko," kata Candra, Koordinator Aksi.
BLT DD Tahap I ini dibagikan untuk 50 Kepala Keluarga (KK). Sementara sebelumnya pihak desa sudah mendata dengan mengambil Kartu Keluarga warga, dan sekitar 200 KK yang didata dan akan menerima bantuan BLT DD di luar anggota PKH, Bansos, BPNT, PNS, serta pensiunan.
"Kita minta kades terbuka, ini zamannya sudah keterbukaan informasi publik. Semua informasi sudah bisa diakses, mestinya penerima BLT DD ini ditempelkan, termasuk juga penerima bantuan PKH, BPNT, Bansos, tenaga PNS, pensiun, biar tidak ada kebingungan di masyarakat," kata dia.
Akibat tidak meratanya bantuan ini, menurutnya sebagian masyarakat kecewa. Ada juga yang tidak mau lagi iuran untuk pembangunan desa, karena dianggap tidak ada keadilan. "Kami tidak mau masyarakat terpecah hanya karena BLT DD yang tidak merata," harapnya.
Terpisah, Plt Camat Jangkat Timur Mulyono, menyambut baik aspirasi yang disampaikan warga dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Kata dia, tuntutan masyarakat telah disepakati bersama. “Kita sudah mediasi dengan perwakilan warga, kita sepakat akan ditindaklanjuti paling lambat 2 minggu ke depan,” katanya. Lanjutnya, dia akan memanggil dan menyurati Kades Pematang Pauh, untuk meminta penjelasan.
Di Desa Tanjung, warga mendatangi Kantor Desa. Mereka menuding, pembagian BLT DD tidak tepat sasaran. Aksi ini bahkan sempat membuat kaca kantor desa pecah. Mizi, salah seorang warga meminta agar pemerintah desa dan Kecamatan VII Koto mendata ulang penerima BLT. “KBanyak keluarga yang benar-benar tidak mampu tidak menerima BLT DD,” kata dia.
Lanjutnya, data yang ada sekarang isinya masih banyak keluarga perangkat desa yang mendapat bantuan BLT. Camat VII Koto Alvian, mengatakan dia akan mengevaluasi ulang data BLT DD di sana.
"Tadi memang sempat memanas antara warga dengan pemerintah desa, sempat ada aksi warga yang melempar kaca jendela kantor desa hingga pecah. Tapi bisa kita redam bersama jajaran Polres Tebo," tuturnya.
Kapolres Tebo AKBP Abdul Hafidz, meminta agar semua agar tidak terpancing terhadap masalah ini. “Yang jelas bantuan BLT memang untuk masyarakat yang kurang mampu," ungkapnya. (min/wan)
