MAKASSAR - Kegiatan belajar mengajar di sekolah tak bisa dipaksakan selama pandemi Covid-19. Bila penularan virus masih tinggi, sekolah belum bisa dipaksakan untuk dibuka.
Pemkot Makassar masih berupaya agar kebijakan new normal atau kenormalan baru bisa diterapkan.
Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf mengatakan, fokus utamanya kini menurunkan reproduction number (Ro) di bawah satu persen.
Selama target tersebut belum tercapai, maka proses normalisasi seluruh akses ruang publik belum bisa dilaksanakan optimal.
"Termasuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, jika penerapannya belum bisa dilaksanakan di Makassar," ujarnya, Jumat, 29 Mei.
Salah satu perhatian yakni rencana kegiatan belajar kembali diaktifkan di sekolah. Kata Yusran, komunikasi terus dilakukan.
"Kalau pemerintah misalnya sudah tetapkan kapan waktu sekolah bisa kembali normal dan Ro kita masih di atas 1 persen atau penularan virus masih tinggi, maka kebijakan pemerintah bisa kita anulir," ucapnya.
Meski demikian pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kata Yusran, acuan atau aturan jika sekolah kembali aktif harus dibuatkan protokolnya.
"Karena kita yakin bisa segera turunkan Ro di bawah 1 persen. Artinya harus ada persiapan memang sebelum new normal kita terapkan. Termasuk di bidang pendidikan," kata Yusran.
Ro atau rasio penularan merupakan indikator utama layak tidaknya new normal bisa diterapkan. Jika sudah di bawah satu persen, artinya kurva penularan virus sudah melandai atau bisa dikendalikan.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sulsel, Abdul Wahid Nara juga sebelumnya berharap agar sekolah tak dipaksakan untuk dibuka. Kebijakan agar proses kegiatan tatap muka guru dan siswa harus benar-benar dipertimbangkan matang.
"Kalau IGI kita usulkan agar aktivitas normal belajar di sekolah aktif pada Januari 2021," pungkasnya. (rdi/rif)
