TASIK - Dampak pandemi Covid-19 terjadi ke segala aspek, termasuk pondok pesantren (ponpes). Akan tetapi, sejauh ini pesantren belum pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di masa pandemi Covid-19 ini, sebagian besar santri dipulangkan ke rumahnya sebagaimana anjuran dari pemerintah. Namun, sebagian lagi tetap berada di pesantren karena jarak kampung halamannya yang jauh.
Di Kota Tasikmalaya tercatat ada 1.469 santri yang belum pulang ke daerahnya masing-masing. Sehingga otomatis para santri tersebut menjadi tanggungjawab pihak pengelola atau yayasan.
Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Tasikmalaya KH Nono Nurul Hidayat menyebutkan ada sekitar 1.469 santri yang tidak pulang ke rumahnya selama pandemi Covid-19. Para santri yang tetap tinggal tersebut menjadi tanggungjawab pihak pengelola. Termasuk dalam mencukupi kebutuhan makan sehari-harinya. ”Terlebih banyak orang tua yang tidak memberikan bekal untuk santri karena perekonomiannya yang goyah,” ujarnya Kamis (28/5).
Meski dengan keuangan yang merosot, kata Ketua RMI (Robithoh Ma’ahid Islami) NU Kota Tasikmalaya itu, ponpes tetap mencukupi kebutuhan santri dan para ustaz. "Tapi sampai saat ini belum ada perhatian apapun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya," tegas dia.
Padahal, sambung KH Nono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan wakilnya H Uu Ruzhanul Ulum merupakan figur yang menjadi bagian dari keluarga pesantren. Di samping itu, dunia pesantren pun punya kontribusi besar dalam pendidikan akhlak masyarakat. "Eloknya pemerintah provinsi ada perhatian bantuan untuk pesantren di Jawa Barat, " terang pimpinan Ponpes Nurul Hidayah Kawalu.
Pihaknya berharap kebijakan merumahkan santri bisa secepatnya dicabut. Dengan begitu aktivitas pembelajaran di pesantren bisa kembali berjalan secara normal. "Supaya kurikulum pesantren bisa berjalan dengan lancar, " katanya.
Terpisah, Pimpinan Ponpes Miftahul Anwar Tamansari, KH Asep Ishak mengatakan di ponpesnya ada 41 santri yang tetap berada di pesantren. Sejak pandemi Covid-19, mereka tidak mendapat kiriman bekal dari orang tuanya sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah, provinsi juga pusat. "Karena masalah ekonomi, kami juga hanya bisa membantu mereka seadanya meskipun keuangan pesantren pun sedang minim, " terangnya.
Pimpinan Ponpes Al Hikmah Tamansari. H Ricky Assegaf menambahkan penerimaan santri baru yang tentunya perlu menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi melakukan rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan santri-santri baru. "Di masing-masing Ponpes kan ada ratusan bahkan ribuan santri baru, akan sangat berat jika melakukan rapid test mandiri, " katanya.
Pesantren memiliki peran besar dalam membangun peradaban masyarakat baik secara lokal sampai nasional. Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian secara moril dan materil kepada setiap pesantren khususnya di Jawa Barat. "Apalagi dalam fase new normal, pesantren sangat butuh perhatian, gubernur harus sadari itu, " pungkasnya. (rga)
