BST Tahap II Cair Awal Juni

Perpanjangan BLT Dana Desa yang awalnya tiga bulan menjadi enam bulan dengan alokasi anggaran berikutnya menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan sempat diwacanakan Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Abdul Halim mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) terkait hal itu lebih difokuskan pada persiapan regulasi.

"Jadi di Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan lebih pada persiapan regulasi-regulasi. Belum tentu diimplementasikan," katanya.

Rencana kebijakan itu, sangat tergantung pada perkembangan situasi penanganan COVID-19, selain juga pada keputusan Presiden Joko Widodo.

"Jadi untuk tiga bulan berikutnya yang per bulan Rp300ribu belum pasti diimplementasikan, tapi regulasinya sudah disiapkan. Itu kan sama dengan menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Contoh, misalnya untuk desa-desa yang betul-betul tidak terdampak secara ekonomi maupun kesehatan akibat COVID-19," katanya.

Sementara program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dikatakan Abdul Halim telah menyalurkan dana Rp978 miliar sampai 26 Mei 2020.

"Jadi ini PKTD per 26 Mei 2020," katanya.

Ia mengatakan dari dana tersebut, besaran upah yang telah disalurkan adalah sebanyak Rp256,3 miliar. Sedangkan jumlah pekerja yang dapat terserap sebanyak 281.304 jiwa.

Kemudian, terkait dengan proses penyalurannya, ia mengakui ada kendala sehingga menunda penyaluran PKTD yang bersumber dari Dana Desa tersebut.

"Terkait dengan PKTD Dana Desa memang ada stuck di pelaksanaan karena semua fokus menangani BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Dengan demikian Padat Karya Tunai Desa cenderung mengalami stuck," katanya.

Namun demikian, penyaluran program bantuan tersebut masih terus dipantau sehingga tetap terkendali.

"(Ini) terus kita update juga. Tapi memang rata-rata desa masih fokus pada BLT Dana Desa," katanya.(gw/fin)