Data Warga Miskin Tidak Akurat

CILACAP - Permasalahan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) seperti yang terjadi di Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan diyakini juga terjadi di wilayah lain. Munculnya persoalan tersebut disebabkan tidak akuratnya pendataan penduduk miskin.

Direktur Mitra Institute Dwi Agus Wahyudi menyampaikan, pendataan masyarakat miskin harus ada kesamaan. Misal ketika ada tambahan input sepuluh orang, sementara yang menurun hanya lima, itu tidaklah menyelesaikan persoalan, tetapi memunculkan masalah baru.

"Kalau ada improvisasi dilihat dari kacamata hukum tentu salah. Tetapi kalau dilihat dari kacamata kearifan bisa dibenarkan," ungkapnya kemarin.

BACA JUGA: Hari Nak Lebaran, Usaha Kami Dimatikan

Kemudian pelaku terkait screening di tingkat desa/kelurahan juga seharusnya tidak memainkan data. Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan harus benar-benar memanfaatkan program bantuan non reguler.

"Misal dari usulan 10 yang diacc hanya 5. Sisanya yang seharusnya mendapatkan hak yang sama ketika ada program serupa," imbuhnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap Didi Yudi Cahyadi meminta kepada Pemkab dan jajaran hingga pemerintah desa/kelurahan untuk menyisir kembali masyarakat, mana yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Untuk desa/kelurahan dia minta untuk menentukan warganya yang layak melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.

"Yang belum tersalurkan kan dari APBD. Ini yang kita minta untuk mensisir warga yang betul-betul membutuhkan, dan layak dibantu untuk mendapatkan yang dari APBD," katanya. (nas)