Daerah Manipulasi Data Penduduk Miskin

Sedangkan realisasi belanja daerah TA 2019 sebesar Rp64,96 triliun atau 83,44 persen dan meningkat sebesar 1,66 persen dibandingkan 2018 sebesar 81,78 persen. "Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp11,76 triliun atau 98,92 persen dari target sebesar Rp11,89 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7,92 triliun atau 87,67 persen dari rencana sebesar Rp9,03 triliun," ucap Anies.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan masyarakat harus segera menikmati bantuan dari pemerintah terkait COVID-19. Apalagi sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri 2020. "Pemerintah pusat mesti mendesak pemerintah daerah merangkul RW dalam melakukan verifikasi data penerima bansos. Agar data yang diperlukan dapat segera rampung sebelum hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sehingga yang berhak menerima dapat segera menikmati," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (12/5).

Dia meminta pemerintah daerah memberi prioritas untuk pemberian data ke pemerintah pusat. "Hal itu mengingat prosedur penyaluran bansos yang dilakukan pusat melalui proses yang panjang," imbuhnya.

Bamsoet mendorong pemerintah daerah membuka data penerima bansos. Yakni mengumumkan nama-nama penerima serta menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa. "Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos. Mengingat banyaknya keluhan terkait distribusi bansos sembako dan dana tunai diterima oleh yang tidak berhak," paparnya.

Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos. Sebab, bantuan sosial kepada masyarakat merupakan hal sensitif. "Bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan. Ini bisa menimbulkan keributan di lapangan," pungkasnya.(rh/fin)