JAKARTA - Pemerintah sebaiknya segera melakukan rapid test di perusahaan tambang dan smelter nikel atau pabrik-pabrik lainnya yang terdapat banyak tenaga kerja asing asal Tiongkok. Terlebih sudah ada sejumlah karyawan yang bekerja di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan juga smelter nikel di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara yang positif terinfeksi Covid-19.
”Ini penting dilakukan dalam rangka mendeteksi menyeluruh terhadap mereka yang sudah terinfeksi Covid-19 maupun upaya pencegahannya,” terang Anggota Ombudsman RI Laode Ida melalui siaran pers, Rabu (29/4).
Bahkan, salah satu di antaranya melarikan diri dari ruang isolasi RS Bahteramas Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, pihak International Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali maupun Morosi dikabarkan terus saja aktif operasi dengan memanfaatkan karyawan. ”Jelas saja ini sangat berbahaya karena boleh jadi penyebaran virus itu akan sulit terkendali,” timpalnya.
BACA JUGA: Dilanda Covid-19, Pengusaha Mamin Tak Mampu Bayar THR
Laode lantas usulkan langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah, antara lain dengan meminta perusahaan melarang pekerja yang sudah terinfeksi Covid-19 keluar area sekaligus memerintahkan kepada mereka untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi penyebaran virus, baik pada karyawan/buruh lain maupun masyarakat.Kedua, pemerintah daerah diminta segera menugasi Dinas Kesehatan atau petugas medis untuk mengisolasi karyawan yang positif terinfeksi Covid-19 untuk dirawat lebih lanjut. Ketiga, berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk melakukan rapid test atau swab test secara menyeluruh. ”Ini hendaknya wajib untuk memastikan status kesehatan para pekerja atau buruh,” tuturnya.
Laode berpendapat bahwa pembiayaan untuk rapid test maupun swab seharusnya dibebankan pada perusahaan. Keempat, memastikan agar semua pekerja, baik yang berstatus positif Covid-19 maupun berstatus orang dalam pemantauan (ODP), tidak ada yang di-PHK.
Kelima, pemerintah pusat dan pemda harus menghentikan kedatangan para TKA atau buruh asal Tiongkok. ”Tentu jadi kebijakan nasional. Dalam kaitan ini, kami mendukung sikap Gubernur Sultra Ali Mazi yang hari ini menolak kehadiran 500-an pekerja asal Cina masuk ke Sultra,” imbuhnya.
BACA JUGA: Anggaran Corona Jangan Disalahgunakan
Mantan Wakil Ketua DPD RI ini juga meminta para kepala daerah secara proaktif mengomandoi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19. ”Seharusnya seluruh daerah di Indonesia ditetapkan sebagai PSBB, tanpa kecuali,” terangnya.Laode menambahkan bahwa perusahaan asing yang membawa buruh dari negara asalnya, Tiongkok, hingga saat ini sudah tersebar di seluruh Nusantara, seperti pabrik semen di Papua Barat, beberapa smelter nikel di Maluku Utara, beberapa pabrik di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera. ”Sementara ini semua warga dunia tahu bahwa sumber Covid-19 ini adalah dari Cina,” urainya.
Terpisah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah total pasien sembuh dari penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru menjadi 1.391 orang setelah terjadi penambahan 137 orang dari 9.771 kasus positif yang tercatat hingga Rabu (29/4).
”Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh tertinggi di DKI Jakarta 440 orang, Jawa Timur 152 orang, Sulawesi Selatan 118 orang, Jawa Barat 107 orang dan Jawa Tengah 101 orang ditambah sejumlah daerah lainnya sehingga total 1.391 pasien sembuh,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto pada konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta.
Berdasarkan pencatatan data sejak Selasa (28/4) pukul 12.00 WIB hingga Rabu pukul 12.00 WIB, pasien positif Covid-19 bertambah 260 orang menjadi 9.771 kasus dan terjadi 11 kematian sehingga total pasien meninggal 784 orang. Sebelumnya pada Selasa (28/4), tercatat 9.511 kasus positif Covid-19, 1.254 orang dinyatakan sembuh setelah dites negatif dua kali dan 773 orang meninggal dunia.
Pemerintah sudah melakukan uji PCR 86.985 spesimen dari 67.784 orang dengan 58.013 dinyatakan negatif setelah diperiksa spesimennya di 46 laboratorium di seluruh Indonesia. Selain itu, tercatat 221.750 orang berstatus sebagai ODP dan 21.653 orang memiliki status PDP.
BACA JUGA: Data Amburadul, ASN Terima Sembako
Tercatat lima provinsi dengan penyumbang kasus baru terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 90 kasus baru, disusul Jawa Barat dengan 40 kasus, Jawa Tengah 29 kasus, Jawa Timur 15 kasus baru, Sulawesi Selatan dan Papua masing-masing dengan 12 kasus. Sementara itu, Aceh, Bali, Banten, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauran Riau, Maluku Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo nihil penambahan kasus baru.Gugus Tugas merincikan akumulasi kasus di 34 provinsi yaitu di Provinsi Aceh sembilan kasus, Bali 215 kasus, Banten 388 kasus, Bangka Belitung 10 kasus dan Bengkulu 12 kasus, Jogjakarta 94 kasus.
Sedangkan DKI Jakarta masih memiliki akumulasi kasus positif terbanyak sejumlah 4.092 kasus. Selanjutnya di Jambi ditemukan 32 kasus, Jawa Barat 1.009 kasus, Jawa Tengah 711 kasus, Jawa Timur 872 kasus, Kalimantan Barat 58 kasus, Kalimantan Timur 119 kasus, Kalimantan Tengah 127 kasus, Kalimantan Selatan 157 kasus dan Kalimantan Utara 92 kasus.
Lalu di Kepulauan Riau terdapat 89 kasus, Nusa Tenggara Barat (NTB) 230 kasus, Sumatera Selatan 144 kasus, Sumatera Barat 145 kasus, Sulawesi Utara 44 kasus, Sumatera Utara 114 kasus, Sulawesi Tenggara 53 kasus.
Adapun di Sulawesi Selatan 465 kasus, Sulawesi Tengah 47 kasus, Lampung 46 kasus, Riau 41 kasus, Maluku Utara 26 kasus dan Maluku 23 kasus, Papua Barat 37 kasus, Papua 189 kasus, serta 38 kasus positif di Sulawesi Barat. NTT masih mencatatkan positif COVID-19 sejumlah satu kasus dan Gorontalo terdapat 15 kasus.
