Dia mengingatkan, Mensos Juliari Batubara sebagai garda terdepan dalam melayani rakyat. Untuk itu, ia mengimbau kepada Mensos agar tidak lepas tanggung jawab dalam proses pemberian bantuan ke masyarakat.
“Mensos tidak boleh hanya sekadar memberikan instruksi dan menerima laporan dari para bawahannya semata. Ia harus rajin meninjau ke lapangan, lebih giat lagi dalam blusukan ke daerah-daerah agar mengerti bagaimana kondisi rakyat sebenarnya," tegasnya.
Dia juga berharap agar masyarakat mulai membangun kesadaran solidaritas sosial. Setiap warga harus bisa menjadi mata dan telinga bagi tetangganya yang lain. Sebab kemampuan pemerintah terbatas, sehingga dikhawatirkan tidak bisa membantu warga secara keseluruhan. Jadi, dengan solidaritas warga diharapkan jika ada tetangga yang kelaparan dan belum memperoleh bantuan, bisa laporkan secara mandiri ke RT atau kelurahan.
"Lebih bagus lagi jika warga kemudian berinisiatif memberikan santunan secara kolektif kepada mereka yang kekurangan,” katanya.
Peran serta Pemda sangat penting agar kasus penyaluran bansos salah sasaran seperti di DKI Jakarta tak terulang.
Untuk itu, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Gubernur Anies Baswedan segera memperbaiki data penerima bansos.
"Nah di Bansos ini saya minta Pemprov DKI memperbaiki data penerima. Seluruh penerima subsidi ini harus tepat sasaran," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian meminta agar pengawasan terhadap penyaluran Bansos diperketat. Menurutnya program ini meski bersifat kemanusiaan, rawan akan penyalahgunaan.
"Tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakannya di tengah kesulitan akibat pandemi yang terjadi. Ini penting," tuturnya.
Karena itu, ia minta Anies mulai dari perbaikan data penerima. Caranya, dengan melibatkan RT-RW dalam melakukan pendataan.
"Karena itu perbaiki lah, data mulai dari RT RW kemudian masing-masing lurah melaporkan k tingkat Kota kemudian Provinsi," katanya.(gw/fin)
