Bansos Jangan Numpuk di Satu Warga

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak COVID-19 jangan hanya menumpuk di satu warga. Untuk itu pemerintah daerah diminta untuk menyisir data warga agar bansos tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras meminta pemerintah daerah (Pemda) kembali menyisir nama-nama warga yang berhak menerima bansos tunai.

"Silakan pemerintah daerah menyampaikan data. Kami berharap daerah bisa menyisir orang-orang yang akan benar-benar mendapat bantuan," katanya, Kamis (24/4).

Dijelaskannya, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, bantuan cukup banyak yang disalurkan. Karenanya untuk mengindari terjadinya penumpukan bantuan pada satu keluarga, maka perlu didata dan dipilah.

"Kalau ada keluarga yang sudah dapat bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai kita minta untuk yang di luar penerima PKH," terangnya.

Pemerintah memberikan bansos tunai senilai Rp600 ribu selama tiga bulan sejak April hingga Juni 2020. Bansos tunai akan diberikan kepada sembilan juta keluarga di luar Jabodetabek yang terdampak COVID-19.

Untuk itu, menurutnya, seharusnya data dari daerah sudah selesai dan diserahkan ke Kemensos pada Kamis (23/4) malam. Untuk memudahkan daerah, Kemensos sudah memberikan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Silakan digunakan DTKS, tapi yang belum dapat PKH dan Program Sembako, setelah itu daerah bisa menyerahkan ke Kemensos," katanya.

Dia mengatakan data tersebut harus disertai syarat "by name by address", memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon bagi yang punya.

"Kita juga minta pertanggungjawaban dari daerah, karena data yang dikirim tidak boleh asal-asalan sebab ini menggunakan APBN. Setelah data disampaikan kita akan lakukan verifikasi dan validasi sehingga bantuan bisa tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengatakan Kemensos meminta daerah untuk aktif mendata warganya terutama yang benar-benar membutuhkan bantuan dan masuk dalam kriteria keluarga miskin dan rentan terdampak COVID-19.

Kemensos telah menyalurkan bansos tunai tahap pertama pada Rabu (22/4) di Kabupaten dan Kota Bogor, Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya bansos akan disalurkan bertahap ke sejumlah daerah yang juga terdampak COVID-19 bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Senada yang diungkapkan anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf. Politisi PKS ini juga meminta pemerintah pusat dan daerah tidak mempersulit masyarakat miskin yang belum terdata untuk memperoleh bantuan.

Ia juga mengingatkan agar dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah, dinas sosial maupun pengurus dari tingkat RT dan RW harus kerja sama dan berperan aktif. Jangan persulit yang belum terdata tapi sudah masuk kriteria penerima bansos dengan berbagai dalih administratif," katanya.