JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus 743,4 juta dolar AS dengan nilai ekspor 14,09 miliar dolar AS dan impor 13,35 miliar dolar AS. Mungkin saja angka ini yang menjadi catatan utama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang hingga kini ennggan merevisi target realisasi investasi tahun 2020 meski dihadang pandemi Virus Corona (Covid-19).
Dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Luhut mengakui laju investasi pastinya terganggu dengan adanya pandemi tersebut. Bayang-banyang buruknya kondisi dunia yang ada, menjadi pertarungan penting untuk segera menyelesaikan wabah yang telah merambah ke 207 negara. ”Bisa jadi tiga sampai empat bulan ke depan, atau hitunglah Mei atau Juni, hampir tidak ada pergerakan. Tapi bukan mereka tidak investasi, hanya pekerjaannya jadi tertunda," terangnya, kemarin.
Ia mencontohkan sejumlah proyek di Morowali untuk persiapan baterai litium yang terpaksa harus tertunda beberapa waktu. Luhut pun belum bisa memastikan berapa lama penundaan tersebut. Ia berharap keadaan segera membaik dari mewabahnya corona agar investasi bisa kembali berlanjut. ”Karena investor juga tidak ada yang menyatakan mundur dari Indonesia,” katanya.
BACA JUGA: Rentan Hacker, Zoom Di-ban di Beberapa Negara
Demikian pula investasi Cina yang disebutnya mengalami penjadwalan ulang karena imbas Covid-19. Namun, kabar baiknya, belum ada satu proyek pun yang ditarik mundur dari dalam negeri. ”Lho sampai sekarang, malah masih ada yang menanyakan kami dalam keadaan seperti ini. Misalnya, Andrew Forrest 10 hari lalu masih telepon dari Australia, dia tanya mau lanjutkan proyek hydropower di Kayan, Kalimantan Utara,” paparnya.Ditambahkan Luhut, pemerintah pun membidik investasi dari Jepang lantaran negeri sakura itu ingin merelokasi bisnis mereka dari Cina. Ia berharap aturan mengenai Omnibus Law bisa membantu membuat investasi di Tanah Air lebih atraktif bagi mereka. ”Kita malah lihat Jepang yang mau relokasi industri dari Cina, kita juga berharap mereka mau masuk Indonesia. Apalagi dengan Omnibus Law ini saya kira bantu (kita) lebih atraktif tarik (investasi) dari negara lain,” jelasnya.
Luhut juga menyinggung soal gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di dunia. ”Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan global itu PHK sudah terjadi. Di Amerika itu satu hari tuh 10 juta file mereka (pekerja) untuk dapat bantuan pemerintah,” ungkapnya.
BACA JUGA: Anda Punya Memar di Kaki Seperti Cacar Air? Waspada Gejala Corona
Luhut pun mengakui gelombang PHK bisa dipastikan juga terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah akan mencoba menanganinya. Ia mengatakan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 Tahun 2020 untuk menangani Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi berjalan, selanjutnya pemerintah akan melihat apa yang bisa dilakukan terhadap sektor swasta guna membantu perusahaan agar tidak melakukan PHK."Ya tentu saja sedang dihitung dengan cermat angka-angka itu,” katanya.Lebih lanjut, ia juga memberikan perhatian atas ditutupnya sekitar 1.000an hotel karena terdampak mewabahnya Covid-19 yang juga berdampak pada pekerjanya. Padahal, sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan paling cepat pulih setelah wabah corona berakhir. ”Pemerintah akan coba, lagi dihitung apakah bunganya dihilangkan berapa lama atau bagaimana, sedang dihitung cermat mengenai ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus Corona baru atau Covid-19. ”Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan kartu Pra-Kerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
BACA JUGA: Penguatan Rupiah Didorong Modal Asing
Sementara itu, BPS mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus 743,4 juta dolar AS dengan nilai ekspor 14,09 miliar dolar AS dan impor 13,35 miliar dolar AS. ”Tentunya angka ini menggembirakan di tengah situasi saat ini yang tidak menentu, tapi kita tetap perlu mewaspadai komposisi impor kita," kata Kepala BPS Suhariyanto yang disiarkan pers yang diterima.Pada Maret 2020, lanjut Suhariyanto, komposisi neraca perdagangan dari sektor non-migas masih mengalami surplus 1,7 miliar dolar AS, sedangkan dari sektor migas mengalami defisit 932 juta dolar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan selama Januari-Maret 2020 mengalami surplus 2,62 miliar dolar AS dengan nilai ekspor sebesar 41,79 miliar dolar AS dan impor 39,17 miliar dolar AS. ”Sehingga Januari-Maret 2020 kita masih surplus 2,62 miliar dolar AS. Posisi ini masih jauh lebih bagus dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mengalami defisit 62,8 juta dolar,” papar Suhariyanto.
Suhariyanto mengingatkan, komposisi impor perlu diwaspadai karena sepanjang Januari-Maret 2020 impor bahan baku mengalami penurunan 2,82 persen dan impor barang modal mengalami penurunan 13,07 persen yang kemungkinan besar akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri,perdagangan dan investasi. Adapun perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara pada triwulan I/2020 mengalami surplus, yakni dengan Amerika Serikat sebesar 3 miliar dolar AS, India, dan Belanda surplus 500 juta dolar AS.
Sedangkan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara mengalami defisit yakni dengan Australia defisit 562 juta dolar AS, Thailand defisit 892 juta dolar AS, dan dengan Cina defisit 2,9 miliar dolar AS. ”Dengan catatan defisit dengan Cina pada triwulan I/2020 jauh lebih kecil dibanding triwulan I/2019 yang defisitnya mencapai sebesar 5,18 miliar dolar,” kata Suhariyanto. (ful/fin)
