Bansos Jangan Salah Sasaran

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan tidak salah sasaran. Sebab bansos tersebut sangat diharapkan masyarakat saat wabah COVID-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta semua institusi pemerintah memastikan bansos yang dialokasikan untuk warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tepat sasaran.

"Pemerintah saat ini telah mengalokasikan beragam bansos bagi warga terdampak PSBB. Termasuk bansos untuk ibu hamil, anak usia dini hingga bantuan untuk kelompok penyandang disabilitas," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/4).

Dikatakannya, wabah COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan penderitaan bagi jutaan warga. Karenanya, dalam situasi seperti ini negara harus menyediakan jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang kekurangan.

Menurutnya, jutaan pekerja telah kehilangan pekerjaan. Jumlahnya akan bertambah setelah Bogor, Bekasi, dan Depok juga menerapkan PSBB.

"Tidak hanya kehilangan pekerjaan, pekerja harian dan karyawan kontrak itu otomatis juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Akibatnya tidak hanya dirasakan para pekerja, melainkan juga istri dan anak-anak mereka," ujarnya.

Bahkan, mereka yang masih bisa bekerja pun, mengalami penurunan pendapatan sangat tajam.

"Hal itu disebabkan masyarakat memilih berdiam di rumah dan kejadian yang sama juga dialami para pedagang kaki lima di perkotaan," katanya.

Karenanya, pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai penanggung jawab penyaluran ragam bansos harus cekatan dalam mendata warga yang layak menerima.

"Kerja pendataan harus cepat tetapi akurasi tidak boleh diabaikan. Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam bansos tepat sasaran," kata politisi Golkar ini.

Dikatakannya, pilihan bantuan dan target sasaran yang ditetapkan pemerintah sudah tepat. Misalnya bantuan sembako, bantuan langsung tunai, diskon tarif listrik hingga program keselamatan yang dilaksanakan Polri.

Lalu, lanjutnya, warga yang kehilangan pekerjaan disediakan bantuan melalui Kartu Pra Kerja, pelaku UMKM juga mendapat kesempatan untuk meringankan beban karena ada stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Sedangkan dari Dana Desa, disediakan program bansos untuk 10 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menggagas percepatan program padat karya tunai untuk mencetak lapangan kerja," ujarnya.

Dia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi agar semua bansos tersebut tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai seluruh program bantuan pemerintah harus diubah total. Sebab menurutnya bantuan-bantuan tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat miskin supaya bisa bertahan.