Rumuskan Kebijakan, Gubernur BI Menangis

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaku dirinya menangis setiap malam terlebih setelah merumuskan kebijakan untuk penanganan Covid-19 karena wabah ini menjadi masalah yang kompleks dan terjadi di seluruh dunia.

”Saya setiap malam itu nangis setiap hari, dengan kawan-kawan kami doa terus,” kata Perry ketika memaparkan penanganan Covid-19 kepada Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja secara virtual di Jakarta, Rabu (8/4).

Awalnya, sejumlah wakil rakyat di Komisi XI menanyakan terkait langkah yang diambil pemerintah dan BI dalam menangani dampak virus Corona. Kemudian, ia bercerita sejak akhir Maret 2020 mengadakan pembahasan secara maraton dengan Menkeu, OJK, dan LPS dalam merumuskan kebijakan penanganan wabah virus Corona jenis baru ini.

Kebijakan itu, lanjut dia, diputuskan dengan mencermati sejumlah skenario dari yang berat sampai sangat berat. Adapun kebijakan yang diambil yakni mengalokasikan anggaran untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, sektor usaha hingga dampak kepada lembaga jasa keuangan.

BACA JUGA: Nasihat Terakhir Glenn Fredly untuk Istrinya: Takut Kepada Tuhan

Total ada Rp405,1 triliun biaya yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari sejumlah pos di antaranya sisa lebih penghitungan anggaran, dana di badan layanan umum pemerintah, penerbitan surat utang negara hingga kerja sama dengan lembaga multilateral dunia.

Ia mengharapkan ada perspektif yang sama dalam penanganan Covid-19 baik kemanusiaan hingga perekonomian untuk Indonesia, yang diibaratkan sebuah kapal tetap tangguh, meski dihantam air bah yang tingginya bahkan mencapai gunung. ”Mohon maaf ini saya agak emosional, saya betul-betul ingin nangis, ini sesuatu yang sangat kompleks memerlukan upaya dari pagi sampai malam. Malamnya tahajud, mohon dukungan lindungan dari Allah,” katanya.

Ditambahkannya, Bank Indonesia percepat finalisasi peraturan pelaksana terkait pembelian surat utang negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebagai salah satu sumber dana untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam menangani Covid-19. ”Ini kami sedang siapkan, nanti akan berbentuk nota kesepahaman atau bentuk yang kemudian kami lakukan kesepakatan bersama,” terang Perry Warjiyo.

BACA JUGA: Di Peru, Dua Wanita Positif Corona Melahirkan Bayi dalam Kondisi Sehat

Menurut dia, kesepakatan bersama itu dilakukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Begitu juga dengan jumlah pembelian SUN/SBN dan surat berharga syariah negara (SBSN) di pasar perdana, lanjut dia, juga masih dihitung antara BI dan Menkeu.

BI, lanjutnya, akan menjadi pembeli terakhir SUN/SBN dan SBSN itu jika pasar baik domestik dan global tidak bisa menyerap instrumen investasi itu. Dalam pembelian instrumen investasi itu, BI akan tetap memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi meski bank sentral ini posisinya sebagai opsi terakhir atau pembeli terakhir. ”Kami tetap akan memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi. Tentu saja kami perkirakan dan kemudian secara terukur. Makanya Menkeu akan memaksimalkan dulu sumber dari dana yang ada,” imbuhnya.

Perry menuturkan pemerintah akan memaksimalkan sumber dana yang dimiliki saat ini diantaranya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan juga kerja sama dengan lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia hingga Bank Pembangunan Internasional Asia (AIIB). Adapun total nominal yang direncanakan dengan lembaga internasional itu diperkirakan sekitar 7 miliar dolar AS.

BACA JUGA: Lockdown Dibuka, Warga Bergegas Tinggalkan Wuhan

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan global bond atau surat utang berdenominasi dolar AS dengan nominal 4,3 miliar dolar AS untuk memenuhi pembiayaan penanganan Covid-19. Pemenuhan belanja untuk penanganan Covid-19 juga dialokasikan dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga hingga menggunakan dana abadi pemerintah. Setelah semua pos anggaran itu dihitung, kemudian BI akan menutupi sisa yang belum terpenuhi dengan membeli SUN/SBN di pasar perdana.

Menanggapi cerita itu, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan semua elemen bangsa akan bersatu untuk menghadapi Covid-19. ”Dengan situasi sekarang dengan wabah Covid-19, kami bersama pemerintah, DPR, masyarakat, akademisi seluruhnya bersatu karena kita satu kapal untuk melewati wabah ini dengan baik,” katanya.

Senada dengan Dito, anggota Komisi XI Ramson Siagian mendukung langkah pemerintah dan BI dalam menangani Covid-19. ”Kami mendukung, jangan menuntut banyak dulu, Covid ini berkembang dinamis,” katanya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar US Dollar dalam tiga bentuk surat berharga global yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan RI0470 secara elektronik.Hal ini disampaikan oleh Menkeu dalam video conference mengenai Strategi Pembiayaan APBN 2020 yang akan dipergunakan untuk menopang pembiayaan situasi Virus Korona (Covid-19).

BACA JUGA: Manasik Haji Dilakukan Via Medsos

Seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar 1,65 miliar USD dengan yield global sebesar 3,9%. Seri kedua yaitu RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga 1,65 miliar USD dengan yield 4,25%.

Seri ketiga adalah RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar 1 miliar USD dengan tingkat yield 4,5%. Seri ini merupakan global bond pertama yang diterbitkan dengan tenor 50 tahun. ”SBN yang ketiga dan ini adalah series baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya adalah RI0470. Jatuh tempo atau tenornya 50 tahun yaitu 15 April tahun 2070 sebesar 1 miliar US dollar dengan tingkat yield 4,5%,” jelas Menkeu.

Penerbitan dengan tenor 50 tahun ini juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap track record kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara.

Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemik Covid-19 terjadi. Dari bulan Februari sampai dengan Maret tidak ada satu negarapun di Asia yang masuk ke global bond karena volatilitas dan gejolak yang sangat besar.

Menkeu mengatakan, penerbitan ketiga seri SBN tersebut adalah penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan US Dollar Bond oleh Pemerintah Republik Indonesia. Menkeu menambahkan bahwa penerbitan USD bonds ini untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia.