Menurut dia, anggaran itu sebelumnya merupakan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, hingga cadangan. Tahun ini misalnya anggaran untuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga mencapai Rp43 triliun. Dari jumlah itu, lanjut dia, setidaknya 50 persen di antaranya bisa digunakan untuk realokasi penanganan Covid-19.
Realokasi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari sisi kesehatan di antaranya seperti pengadaan alat kesehatan berupa tes kit, kelengkapan rumah sakit, mempersiapkan wisma atlet dan pembangunan rumah sakir di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Terkait kapan akan direalisasikan, Menkeu mengatakan dalam waktu dua hari realokasi anggaran untuk belanja kesehatan itu bisa dilakukan. ”Langsung bisa dilaksanakan, kurang dari dua hari. Misalnya Kemenkes melakukan perubahan anggaran untuk pengadaan impor tes kit, APD (alat pelindung diri), ventilator, itu semua bisa dilakukan,” imbuhnya. Sedangkan belanja daerah, lanjut dia, juga sudah diidentifikasi Rp56-59 triliun bisa digunakan untuk prioritas penanganan Covid-19.
BACA JUGA: Masjid Agung Tetap Dipakai Jumatan
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya menyediakan suplai dari dolar sebagai intervensi mencegah pelemahan nilai rupiah yang semakin mendalam. ”Yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot atau juga secara forward melalui domestic non deliverable forward, ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan, dan agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan berikan confident di pasar," papar Perry melalui video conference.Perry menilai cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup karena pada akhir Februari 2020 posisinya adalah 130,4 miliar dolar AS. ”Tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Menkeu, Menteri BUMN, langkah-langkah lanjutan akan dilakukan bagaimana kemudian berbagai program dan pembiayaan bisa nanti mendatangkan devisa. Koordinasi ini yang terus dilakukan,” ungkap Perry.
Cara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar adalah BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas oleh investor asing. ”Seperti saya sampaikan, tahun ini BI sudah membeli SBN Rp163 triliun yang dilepas asing untuk mengurangi tekanan pada pasar SBN. Dengan OJK, koordinasi dengan menjaga pasar tetap berjalan,” ungkap Perry.
Menurut Perry, BI fokus untuk menjaga kepercayaan pasar, memastikan bekerjanya mekanisme pasar, dan menjaga kecukupan likuiditas baik rupiah maupun valas. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis keuangan 1998 atau 2008.
”Yang membedakan krisis kita dengan 1998 atau 2008, posisi saat sekarang baik perbankan atau sektor korporasi tentu lebih tertata lebih baik daripada saat itu sehingga harapannya dengan ketenangan otoritas dan pemerintah tentu kita akan berharap penanganan ini bisa dilakukan secara terukur," kata Airlangga juga melalui video conference. (tim/fin/ful)
