JAKARTA – Di tengah isu terbelahnya PAN, ada harapan jika partai dengan lambang matahari putih ini masuk ke dalam koalisi. Hanya saja, hal tersebut akan memberikan citra buruk kepada masyarakat. PAN justru harus memberikan sikap tegas akan langkah politik yang diambil.
Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, PAN harus benar-benar teliti dalam menentukan langkah. Mulai dari kondisi di internal sampai harapan masuk ke koalisi. Untuk kondisi internal, Emrus menyarankan Amien Rais sebagai tokoh sentral harus diakomodir untuk mencegah perpecahan.
“Hal yang paling utama sebenarnya adalah membenahi kondisi internal. Pasca kongres, PAN harus melakukan konsolidasi. Jangan sampai ada kubu. Seluruh faksi harus diakomodir. Karena di internal parpol tentu ada politik juga,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (13/3).
Direktur Esekutif Emrus Corner menyebut setelah konsolidasi, PAN juga harus memiliki sikap tegas. Parpol yang berada di luar koalisi memiliki posisi yang sama. “Sama mulianya jika PAN berada di luar koalisi,” imbuhnya. Justru, jika masuk ke dalam koalisi tetapi ada intervensi dari pihak luar, hal tersebut kurang baik bagi internal partai.
Akademisi Universitas Pelta Harapan ini mencontohkan PDIP yang dua kali pemilu bukan berarti selalu ikut dalam koalisi. Justru, ketika dua periode SBY memimpin, partai dengan lambang banteng ini selalu oposisi. Sikap tegas PDIP dalam menentukan arah politik dianggap cukup baik. “Sekarang kadernya bisa kita lihat, Pak Joko Widodo jadi presiden selama dua periode. Batas arah harus tegas. Itu kalau mau jadi pemenang pemilu. Berbeda jika melihat dari kepentingan sesaat,” bebernya.
BACA JUGA: Liga Inggris Resmi Ditunda
Terpisah, politisi PAN Yandri Susanto mengatakan ada dua hal yang menentukan arah PAN ke depan. Yang pertama, sikap Jokowi. Apakah membuka peluang untuk PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini atau tidak. "Posisi Pak Jokowi penting. Apakah akan membuka peluang untuk PAN bergabung atau tidak. Karena bagaimana pun, Jokowi yang punya hak prerogatif," kata Yandri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/3).Selanjutnya, keputusan apakah PAN akan bergabung atau tidak harus diputuskan melalui forum. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Soal kepengurusan, Yandri mengatakan, setelah SK Menteri Hukum dan HAM selesai, seharusnya tidak perlu ada perdebatan di internal terkait keabsahan dan legalitas kepengurusan yang telah disusun Zulkifli Hasan. "SK Menkumham sudah keluar, jadi hasil Kongres V PAN di Kendari sah. Tidak ada lagi perdebatan," terangnya.
Dia mengatakan terkait siapa yang menjadi pengurus DPP PAN dan posisinya apa, secara umum sudah disampaikan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN 2020-2025. Yandri mencontohkan posisi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan dijabat Soetrisno Bachir yang sebelumnya diisi Amien Rais.
"Lalu para Wakil Ketua Umum seperti saya, Asman Abnur, Nasrullah, Sekjen PAN tetap Eddy Soeparno. Untuk Ketua DPP PAN seperti Darwis yang sebelumnya Ketua DPW PAN Kalimantan Timur dan Yahdil yang sebelumnya menjadi Ketua Barisan Muda (BM) PAN," lanjutnya. Soal posisi Hanafi Rais dan Amien Rais, Yandri enggan menjelaskan. Alasannya, susunan kepengurusan lengkap PAN akan disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan. "Nanti disampaikan sendiri oleh ketua umum. Saya nggak boleh mendahului," pungkasnya.(khf/fin/rh)
