Sedangkan untuk pemulihan di hilir pihaknya akan mengidentifikasi lokasi di Jakarta.
“Ada yang mau kita bongkar termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah bisa mencabut hak kalau itu untuk penanggulangan bencana," katanya.
Terpisah, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) lebih matang dalam merencanakan upaya antisipasi banjir.
"Kelihatannya memang di sini langganan banjir, jadi saya kira pemerintah kabupaten dan dinas-dinas terkait harus ada perencanaan yang lebih matang untuk antisipasi ke depannya agar tidak menjadi langganan banjir," katanya.
Menurutnya harus ada solusi permanen dalam mengatasi permasalahan banjir.
"Memang harus ada solusi yang permanen.
Artinya kalau begini kita siap-siap saja tahun depan ada banjir lagi, datang lagi untuk kasih bantuan. Tapi saya kira memang harus ada rekayasa yang permanen," katanya.
Menurut Mensos, ada beberapa pilihan solusi, seperti relokasi warga atau normalisasi sungai agar dapat mengurangi frekuensi atau bahkan menanggulangi masalah banjir.(gw/fin)
