Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bahwa partainya mempunyai legalitas untuk menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024 melalui mekanisme PAW. ”PDIP memiliki legalitas berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga dikuatkan oleh putusan MA dan fatwa MA terhadap penetapan calon anggota legislatif terpilih dan kami menjalankan itu sebagai bagian dari keputusan partai,” ucap Hasto.
KPK sendiri telah memeriksa Hato sebagai saksi untuk tersangka WSE dalam penyidikan kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. ”Jelas ya sebagai sekjen, saya jalankan keputusan itu dengan sebaik-baiknya dan tentu saja di dalam menjalankan keputusan itu melekat suatu tanggung jawab yang harus saya jalankan sebagai sekjen,” timpal Hasto.
Ia juga menyatakan bahwa MA juga telah mengabulkan gugatan PDIP perihal uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. ”Sebelumnya kan ada judicial review dan judicial review tersebut keputusan dari MA sangat jelas gugatan kami dikabulkan hanya karena ada beda tafsir kemudian kami minta fatwa dan itu juga semakin mempertegas," bebernya Hasto.
Selain itu, ia juga menyatakan dalam pemeriksaannya hari ini dikonfirmasi 14 hal. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut apa saja hal-hal yang ditanya oleh penyidik tersebut. ”Ada sekitar 14 hal-hal yang harus saya berikan keterangan tersebut dan untuk itu saya ikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya,” ujar dia.
Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa lembaga antirasuah tersebut pada Jumat (24/1). Saat itu, KPK mengonfirmasi Hasto perihal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan bagaimana perkenalannya dengan empat tersangka dalam kasus itu.
Untuk diketahui, KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima, yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) yang saat ini masih menjadi buronan dan Saeful (SAE), swasta.
BACA JUGA: Dikabarkan Pindah Agama, Ini Kata Manohara
Dalam konstruksi perkara kasus itu, KPK menjelaskan bahwa pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan advokatnya Donny Tri Istiqomah mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019.Gugatan itu kemudian dikabulkan MA pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pergantian antarwaktu. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut.
BACA JUGA: Ditangkap Terkait Narkoba, Artis Vitalia Sesha Jadi Tersangka
Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas yang juga adik dari mendiang Taufik Kiemas. Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.Selanjutnya, Saeful menghubungi Agustiani dan melakukan lobi untuk mengabulkan Harun sebagai PAW. Kemudian Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun. Wahyu menyanggupi untuk membantu dengan membalas "siap, mainkan!".
Wahyu pun meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta. (riz/khf/fin/ful)
