JAKARTA - Wacana pemberian pensiun untuk aparatur sipil negara (AS) sebesar Rp 1 miliar ternyata salah. Sejumlah media termasuk fin.co.id dinilai salah kutip.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi pemberitaan terkait wacana pemberian pensiun bagi ASN sebesar Rp 1 miliar. Menurutnya, media telah salah kutip.
"Salah kutip," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/2).
Bahkan dia juga menyangkal telah mengusulkan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar ASN dapat dana pensiun Rp 1 miliar.
Dijelaskannya, beredarnya informasi tersebut berawal saat dirinya berdiskusi dengan Ketua Umum Pegawai Republik Indonesia Zudan Arif Fakrulloh dan PT Taspen (Persero). Topik pembahasan mengenai pengelolaan dana tabungan ASN.
"Diskusi bukan membicarakan usulan tentang ASN dapat dana pensiun Rp 1 miliar. Tapi, membicarakan pengelolaan iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen, mulai dari awal jadi ASN hingga akhir masa kerjanya," terangnya.
BACA JUGA: Tajir!! PNS akan Dapat Dana Pensiun Rp1 Miliar
Dengan begitu, harapan Tjahjo, iuran tabungan ASN dapat dikelola dengan baik oleh PT Taspen. Sehingga, nantinya ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah siginifikan."Syukur bisa mencapai Rp 1 miliar," kata Tjahjo yang mencontohkan tabungan pensiun yang diterima ASN hanya mencapai puluhan juta.
Dikatakannya, saat ini pengelolaan manajemen keuangan PT Taspen dalam kondisi sehat. Sehingga, pembicaraan diskusi dengan PT Taspen tidak digelar bersama Sri Mulyani.
"Jadi pembicaraan diskusi dengan PT Taspen tidak dengan Menteri Keuangan sebagaimana diberitakan Media Online," katanya.
Diterangkannya, dengan kondisi manajemen keuangan yang terbilang sehat, jika pengelolaan iuran ASN dilakukan dengan baik akan menghasilkan tabungan ASN secara maksimal.
"Jika dikelola dengan baik, iuran yang ditabungkan ASN di PT Taspen, nanti saat selesai masa kerja, ASN bisa menuai hasilnya dengan optimal," kata dia.
Jika memang wacana tersebut dimunculkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sangat setuju. Namun, harus dipikirkan sumber dananya.
"Kalau saya sih setuju, kalau uangnya ada pasti setuju," katanya di Komplek Parlemen.
Politisi Gerindra pun meminta agar pemerintah mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
"Ya itu sebenarnyakan usul yang bagus, tapi nanti kita lihat pertimbangan keuangan bagaimana, kita kan itu mesti dikaji dengan kajian yang lebih matang," ujarnya.
