JAKARTA - Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis Android (SIKS-DROID) untuk memudahkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat Indonesia.
"SIKS-DROID ini untuk pendataan di lapangan sehingga petugas-petugas di lapangan bisa langsung dari handphone Android melakukan pendataan, melakukan update data dan langsung masuk ke dalam DTKS kita," kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 di Jakarta, Senin (17/2).
BACA JUGA: Guru Honorer Bakal Terima Gaji dari Dana BOS, Syaratnya…
Melalui aplikasi SIKS-DROID, masyarakat juga dapat mengakses data tentang kemiskinan secara langsung dan terjamin akurasinya. Semua proses data yang diinput dalam aplikasi tersebut akan diawasi secara berjenjang dan terpadu agar semua data yang dimasukkan dapat terbaharui secara aktual dan benar.Bahkan dengan kecanggihannya, SIKS-DROID dapat merekam seluruh titik koordinat geografi pada tiap-tiap rumah tangga yang terdata. SIKS-DROID dihadirkan untuk menjawab amanat UUD No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pada Pas 10 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
Peluncuran aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pendataan dan data yang dihasilkan juga diharapkan dapat lebih akurat karena langsung terkirim ke database data terpadu kesejahteraan sosial.
Dalam peluncuran aplikasi data terpadu itu, Mensos meminta partisipasi aktif Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi untuk mengajak para kepala desa agar memutakhirkan data warga miskin mereka melalui aplikasi DTKS tersebut.
”Dengan data yang tepat sehingga program-program Kementerian Sosial lebih tepat sasaran. Tentunya apabila pengelolaan datanya lebih baik lagi ke depan. Jadi kebijakan Kemensos ke depan benar-benar harus berbasis data. Bagaimana kita menanggulangi kemiskinan ini juga berdasarkan data," terangnya.
Sementara itu, Komisi IV DPR telah memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat guna membahas program kerja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 serta isu-isu lainnya, salah satunya data.
Ketua Komisi IV DPR Sudin menyinggung soal transparansi data pada kepemimpinan Menteri Pertanian periode sebelumnya. Sudin meminta agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak mengulangi soal kerancuan data yang tidak sesuai hasil produksi secara riil. ”Komisi IV meminta capaian produksi komoditas pertanian disampaikan menggunakan angka yang riil, bukan data yang diolah untuk tujuan tertentu, sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat," kata Sudin di Ruang Rapat Komisi IV DPR Jakarta, Senin (17/2).
Sudin menjelaskan agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat mencermati soal transparansi data, sehingga data tersebut mencerminkan produksi komoditas pertanian yang realistis. ”Kami meminta kepada Saudara Menteri Pertanian agar mencermati hal di atas dan saya tegaskan, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa periode lalu," kata dia.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga meminta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pada sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan pada periode 2015-2019.
Sudin juga menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak permasalahan di lapangan terhadap program terdahulu, seperti program pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan ayam senilai hampir Rp850 miliar, kemudian program pengembangan lahan rawa pertanian, serta Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dinilai tidak mencapai sasaran.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta agar alokasi anggaran pada program tersebut dialihkan pada program yang memberi manfaat langsung pada petani, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, serta diversifikasi pangan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan saran dan rekomendasi Komisi IV telah ditindaklanjuti, begitu juga dengan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian periode 2015--2019.
BACA JUGA: Belum Dibahas, Omnibus Law Bikin Gaduh
"Telah kami tindak lanjuti dan menjalankan perbaikan program Menteri Pertanian Tahun 2020. Beberapa permintaan berupa data dan hasil evaluasi di antaranya data stok dan kebutuhan daging nasional, populasi hewan ternak, wajib tanam dan realisasi bawang putih, data KUR pertanian, serta data rekapitulasi temuan Inspektoral Jenderal," kata Syahrul.Dalam rapat ini, Komisi IV dan Mentan membahas usulan perubahan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020. Dalam anggaran tahun 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp21,05 triliun dari APBN.
Dalam usulan perubahan anggaran yang diajukan Kementan, sejumlah penambahan anggaran terjadi pada sektor Sekretariat Jenderal sebesar Rp25 miliar, Badan PPSDM Pertanian bertambah Rp125 miliar dan Badan Ketahanan Pangan bertambah sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, pengurangan anggaran terjadi pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp150 miliar, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp100 miliar. (fin/ful)
