JAKARTA - Kementerian PAN-RB akhirnya menuntaskan penyederhanaan birokrasi di lingkup kementerian dengan mengalihkan 141 pejabat administrator dan pengawas ke jabatan fungsional. Sementara Ombusdman, berharap dengan adanya penyederhanan ini bisa memotong birokrasi yang panjang dan korup.
Berdasarkan siaran pers Kementerian PAN-RB saat ini hanya ada satu pejabat administrator (eselon III) dan dua pejabat pengawas (eselon IV) di kementerian tersebut. ”Ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Bahwa penataan birokrasi dari eselon ke fungsional ini untuk bisa diselesaikan dengan baik,” terang Tjahjo, kemarin (12/2).
Penyederhanaan ini sebenarnya sudah dilakukan setelah munculnya pelantikan 52 pejabat eselon III dan 89 pejabat eselon IV ke dalam beberapa jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo sehingga menjadi instansi yang pertama menyelesaikan penyederhanaan birokrasi.
BACA JUGA: Dengan ROM 128GB, OPPO A31 Siap Hadir di Indonesia, Harganya…
Tjahjo menegaskan, penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019. Sementara untuk proses pengalihan jabatan struktural ke fungsional di lingkungan Kementerian PAN-RB telah diselesaikan selama satu bulan, mulai dari pemetaan jabatan sampai penetapan peraturan tentang organisasi dan tata kerja.Pada struktur lama terdapat 63 jabatan administrator dan yang terisi sebanyak 53 jabatan, namun setelah proses perampingan hanya terdapat satu jabatan administrator dan sebanyak 52 pejabat administrator dialihkan menjadi jabatan fungsional ahli madya.
Sementara untuk jabatan pengawas, pada struktur lama ada 96 jabatan dan yang terisi sebanyak 91 jabatan. Setelah dirampingkan, hanya ada dua jabatan pengawas dan sebanyak 89 pejabat pengawas dialihkan ke jabatan fungsional ahli muda.
”Saya berharap seluruh pejabat yang dialihkan jabatannya segera menyesuaikan dengan cara kerja baru sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat, serta pelayanan kepada mitra kerja dan masyarakat semakin meningkat,” terang Tjahjo.
Selaras dengan pemangkasan birokrasi tersebut, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menegaskan langkah yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat. Salah satunya memperpendek kendali birokrasi yang selama ini begitu panjang. Di sisi lain, mencegah praktik korupsi.
”Karena di lapangan pada praktinya begitu. Kondisi ini bukan hanya ditampilkan hasil survei saja, tapi apa yang terjadi di lapangan, memang birokrasi yang menyulitkan itu masih terjadi, birokrasi yang korup, dan tidak melayani itu memang masih terjadi,” terang Amzulian.
Selama ini, sambung dia, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan di birokrasi yang masih jauh dari kata memuaskan.Terdapat oknum-oknum di dalam birokrasi yang masih menjalankan praktik rasuah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Namun dia enggan menyampaikan lebih jauh terkait birokrasi yang dimaksud.
”Ada kok, dan masih saja kita temukan birokrasi yang mempersulit, tidak melayani. Ya, mungkin hanya karena tidak ada uang pelicinnya. Kalau menemukan yang begini sampaikan ke saya. Identitas tetap akan saya jaga,” timpalnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa praktik korup yang masih terjadi di birokrasi pemerintahan juga berdampak terhadap iklim investasi di Tanah Air.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, dia menyebut bahwa adanya birokrasi yang korup menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan asing enggan menjalankan bisnis di dalam negeri.
”Bagaimana Bapak Presiden RI mengatakan telah adanya perang dagang antara Cina dan Amerika, ada 30 perusahaan yang merelokasi perusahaannya, 20 pindah ke Jerman, 10 perusahaan pindah ke negara lain. Tapi tidak satupun yang pindah ke Indonesia. Ini kan ada persoalan dari birokrasi kita,” kata dia.
Amzulian melanjutkan, adanya temuan-temuan tersebut telah dia tindaklanjuti dengan menemui pimpinan tertinggi di birokrasi yang dimaksud, agar masalah tersebut segera ditangani. Menurutnya cara tersebut jauh lebih efektif ketimbang hanya menyampaikan melalui media publikasi.
Dia pun meyakini bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki kualitas kinerja di birokrasi agar semakin baik ke depan. ”Pemerintah kita di semua periode mengakui kekurangan birokrasi kita, dan dalam waktu yang sama Pemerintah kita di semua periode bekerja keras penuhi kekurangan itu,” ucap Amzulian.
