Tak Manusiawi Isolasi di Kapal Perang

fin.co.id - 04/02/2020, 02:15 WIB

Tak Manusiawi Isolasi di Kapal Perang

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar 245 warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China dikarantina di kapal perang. Usulan tersebut diangkap tak manusiawi. Terlebih yang dikarantina ada anak-anak dan ibu hamil.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya tidak akan memenuhi usulan yang dilontarkan anggota DPR agar mengisolasi WNI yang dari Wuhan di kapal perang. Hal tersebut menurut Menkes sangat tidak manusiawi.

"Coba bayangkan kalau di kapal perang. Kita enggak manusiawi. Apalagi kapal perang, memang tidak disiapkan untuk itu. Apalagi (yang dikarantina) ada anak-anak, ada ibu hamil. Jadi kita harus rasional," kata Menkes dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (3/2).

Selain tidak manusiawi, lanjut Terawan, kapal perang juga dinilai tidak representatif untuk mengarantina WNI agar tidak menyebarnya virus coorona.

"Tempatnya tidak representatif," katanya.

Terawan juga menyebut, dengan mengisolasi WNI di kapal perang justru menimbulkan potensi bahaya.

"Kalau mereka enggak disiplin justru berbahaya," katanya.

Dijelaskannya, keputusan pemerintah memilih Natuna sebagai kawasan untuk mengkarantina sudah melalui berbagai kajian. Pemilihan kompleks militer di Natuna diambil karena tempat tersebut dinilai tepat agar orang-orang yang dikarantina bisa disiplin.

Tempat itu juga dinilai cocok karena area bandaranya juga menjadi kompleks lalu lintas udara militer.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Mulfachri Harahap meminta pemerintah memperhatikan keluhan dan aspirasi masyarakat di Natuna.

"Sejak awal masyarakat di Natuna menolak daerah mereka dijadikan sebagai tempat karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan. Sejauh ini, pemerintah kelihatannya belum menjawab secara tuntas apa yang menjadi tuntutan mereka," kata Mulfachri.

Seharusnya sebelum 245 WNI diobeservasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan elemen-elemen masyarakat lainnya diajak bicara.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menegaskan sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan dan memenuhi tuntutan warga Natuna dan menjamin masyarakat di sana tak akan terjangkit virus corona.

Dia mengatakan, sejauh ini memang belum ada WNI yang terkonfirmasi terjangkit virus corona. Namun isu ini telah mengglobal dan kekhawatiran pemerintah dan warga Natuna perlu didengar.

"Terlebih saat ini kabarnya mereka banyak yang tidak berani keluar rumah, dan karena itu usaha mereka banyak yang terganggu, sudah selayaknya pemerintah memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat Natuna. Kebutuhan mereka sudah semestinya dipenuhi oleh pemerintah," ujarnya.

Admin
Penulis