Pada 2017 Jiwasraya membukukan laba sebesar Rp360,3 miliar rupiah namun memperoleh opini adware (tidak wajar) akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun. "Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan seharusnya perusahaan menderita rugi," katanya.
Pada 2018 Jiwasraya membukukan kerugian unaudited (tidak diaudit) sebesar Rp15,3 triliun. Dan sampai dengan September 2019 diperkirakan rugi sebesar Rp13,7 triliun. Lalu pada November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif equity sebesar Rp27,2 triliun. "Kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif," terangnya.
Sejak 2015 dana dari Saving Plan tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah sehingga mengakibatkan adanya negatif spread pada akhirnya. Hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar.
”Dua produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi. Sejak tahun 2015 produk ini sebenarnya merupakan produk simpanan dengan jaminan ritten atau bunga yang sangat tinggi dengan tambahan manfaat asuransi," bebernya.
"Pemeriksaan sedang menganalisis prediksi, predikasi tersebut hal ini belum final ya, dan dapat berkembang sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam pemeriksaan BPK selanjutnya," terang Agung.
Nah, saham-saham yang diperjual belikan tersebut adalah saham-saham yang berkualitas rendah dan pada akhirnya mengalami penurunan nilai dan tidak liqued. Saham-saham tersebut antara lain adalah BJBR, SMBR dan PT Pro. Indikasi kerugian sementara akibat transaksi tersebut diperkirakan sekitar Rp4 triliun."Pihak-pihak yang terkait adalah pihak internal Jiwasraya pada tingkat direksi dan general manager serta pihak lain diluar Jiwasraya," katanya.
Pada posisi per 30 Juni 2018 Jiwasraya memiliki 28 produk reksadana dan diantaranya sebanyak 20 produk reksadana kepemilikan Jiwasraya diatas 90 persen. Reksadana tersebut sebagian besar adalah reksadana dengan underline saham berkualitas rendah dan tidak liquid.
Ditambahkannya lagi, saham-saham yang diperjualbelikan tersebut adalah saham-saham yang berkualitas rendah dan pada akhirnya mengalami penurunan nilai dan tidak liquid yang merugikan Jiwasraya yakni IIKP, SMRU, SMBR, BJBR, PP Pro, Trump, Myrx dan lain-lain. ”Indikasi kerugian sementara akibat penurunan nilai saham pada reksadana ini diperkirakan sekitar Rp6,4 triliun," katanya.
Agung menerangkan, dalam menangani kasus Jiwasraya ini perlu berhati-hati pasalnya kasus berskala besar sehingga memiliki resiko sistemik. "Oleh karena itu kami mengambil kebijakan masalah-masalah terjadi di Jiwasraya ini akan kita ungkap," terangnya.
"Mereka yang bertanggung jawab akan diidentifikasi, yang betul-betul bersalah melakukan perbuatan pidana sudah harus ditentukan ada tidaknya perbuatan pidana atau adanya niat kejahatan atau penyelewangan," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan perkembangan terakhir kasus Jiwasraya. Kejagung telah melakukan beberapa penggeledahan diam-diam terhadap 13 objek.
"Tentu ini (penggeledahan) kami lakukan secara silent, jujur saya tidak ingin terlalu terbuka karena kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari teman-teman di BPK," kata Sanitiar.
Meski sudah mengetahui siapa saja oknum yang terlibat, namun Kejagung masih enggan membeberkan nama-nama pelaku. "Tidak bisa mengungkapkan terlebih dahulu karena kami ingin betul-betul fix bawa kerugiannya kita sudah tahu dan kita akan tentukan," katanya.
Menjawab pertanyaannya publik terkait penentuan tersangka yang cukup lama, Sanitiar mengatakan bahwa ini bukan hal yang mudah memakan waktu cukup lama. Mengingat setidaknya ada sekitar 5.000 transaksi yang harus diperiksa dengan teliti untuk mengidentifikasi.
”Tolong beri kesempatan kami di sini. Kenapa lama? transaksi yang terjadi itu hampir 5.000 transaksi lebih dan itu memerlukan waktu, saya tidak ingin gegabah. Dan teman-teman dari BPK sangat membantu kami ini dalam rangka pengungkapan. Insya Allah dalam waktu 2 bulan kami sudah bisa segera mengetahui siapa pelakunya," tegasnya.
