PAN Pede Banget Dapat Jatah Kursi Menteri, Nama Kadernya Sudah Disiapkan
Foto bersama seusai pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada 23 Oktober 2019.-Muchlis Jr-BPMI Setpres
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kabar reshuffle atau perombakan kabinet para pembantu Presiden Jokowi disikapi langsung Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menyebut partainya telah mempersiapkan kader untuk menjadi menteri yang kemungkinan akan diumumkan pada Rabu 15, Juni 2022 oleh Presiden Joko Widodo.
(BACA JUGA:PAN Minta Masyarakat Ajukan Nama Capres dan Cawapres 2024 )
"Saya mendengar kemungkinannya begitu, kemungkinannya kuat, isunya kuat, informasinya kuat, dan PAN sudah menyiapkan kadernya," kata Bima Arya, Selasa, 14 Juni 2022.
Ia melanjutkan, nama kader yang telah dipersiapkan, nantinya akan disampaikan ketua umum (ketum) PAN Zulkifli Hasan.
Bima memastikan seluruh kader PAN siap mendengarkan arahan ketum mengenai isu perombakan kabinet ini.
Menurut Bima, Ketum PAN Zulkifli Hasan telah menyiapkan nama kader terbaik partainya untuk masuk dalam jajaran menteri Presiden Jokowi menyangkut isu perombakan itu.
(BACA JUGA:Zulkifli Hasan dan Olly Dondokambey Disebut Masuk Kabinet, PDIP: Presiden Jokowi Mau Ambil Siapa Saja Boleh )
"Saya kira itu biar ketum menyampaikan tapi ketum PAN sudah menyiapkan dan seluruh kader PAN sudah siap. Porsinya dimana, siapa, nanti Ketum yang menyampaikan," jelasnya.
Bima menyampaikan, dirinya belum mengetahui soal kementerian mana yang akan mendapatkan perombakan pimpinan.
"Saya enggak tahu juga. Tapi, dari internal sudah kami siapkan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan waktu untuk melakukan "reshuffle" (perombakan) kabinet ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo.
(BACA JUGA:Kasus Konvoi Khilafatul Muslimin, Polri Tetapkan 23 Tersangka)
"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono Anung.
Sumber:
