Puan Enggak Main Konten 'Receh' di Medsos, Pengamat UI: Membuat Rakyat Tertawa atau Melayani Rakyat?
Ketua DPR RI Puan Maharani --twitter /@puanmharani_ri
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak ikut-ikutan konten receh di media sosial dipuji.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, apa yang dilakukan Puan Maharani dengan tidak tergoda dan ikut-ikutan cara instan dengan main konten receh di media sosial layak diapresiasi.
(BACA JUGA:Wali Kota Rahmat Effendi Mirip Preman, Minta Jatah Setoran dari Pejabat, Lurah dan ASN Capai Rp7,1 M)
Ari menilai, konten receh sebenarnya tidak masalah jika hanya menjadi kemasan ("packaging") dari substansi kerja-kerja pejabat publik sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan rakyat.
"Karena akun media sosial pejabat publik kan seharusnya memang menjadi bagian dari komunikasi publik itu sendiri," ujarnya, Senin, 30 Mei 2022.
"Kalau isinya konten receh melulu, pertanyaannya adalah fungsi pejabat publik itu membuat rakyat tertawa dengan konten receh atau melayani rakyat dengan kerja nyata?" sambungnya.
Konten receh di media sosial, katanya memang efektif untuk meningkatkan popularitas sebuah merek ("brand").
(BACA JUGA:Beredar Video Mirip Film Gangster, Puluhan Pelajar di Bekasi Berkelahi Tangan Kosong di Jalan Raya)
Entah itu merek komersil atau tokoh sebagai merek politik yang ingin dipasarkan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Menurut dia, "gimmick" dalam komunikasi perlu untuk mengemas substansi.
Tapi yang dilihat sekarang banyak yang "gimmick" dan receh, tetapi tidak ada hubungan dengan substansi kerja mereka sebagai pejabat publik.
"Memang kalau pejabat jalan di trotoar berlagak seperti Ariel Noah itu substansi kerjanya di mana? Makanya ketika Puan tidak ikut-ikutan main konten receh itu bagus sebagai pembeda," ujarnya.
(BACA JUGA:Penerimaan CPNS Diperketat, Ini Sanksinya Jika Mundur Setelah Lolos Seleksi)
Ari menilai pilihan Puan untuk tidak memainkan konten receh karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPR tidaklah ringan, utamanya dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Sumber:
