Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR, Anggota DPR: Sudahlah, Gorden yang Ada Dilaundry Saja
DPR RI Menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.-dok fin.co.id-dok fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anwar Hafid menegaskan bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.
"Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah," katanya, Rabu, 11 Mei 2022.
(BACA JUGA:Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp45 Miliar, Sekjen DPR: Sudah 12 Tahun, Banyak yang Lapuk dan Rusak)
Dia mengatakan, pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat kontraproduktif dengan kondisi masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.
"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma asesoris. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada dilaundry saja," ujarnya.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," kata Anwar menegaskan.
(BACA JUGA:Komisi VI DPR Ramai-Ramai Desak Erick Thohir Evaluasi Dede Budhyarto yang Kerap Tebar Kebencian di Medsos)
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menambahkan, kritik yang dilayangkan kepada AHY karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso adalah kader Demokrat juga dirasa kurang tepat. Sebab pengambilan keputusan pada alat kelengkapan dewan (AKD) BURT itu bersifat kolektif kolegial.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya dimulai pada 8 Maret 2022.
"Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp45.767.446.332.84 (Rp45,7 miliar)," kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 Mei 2022.
Dia menjelaskan, ada 49 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender tersebut dan pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.
(BACA JUGA:Dampak Larangan Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Pemerintah Beli Kelapa Sawit dari Masyarakat)
Menurut dia, pada tahapan pembukaan penawaran tanggal 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran.
Sumber: antara
