Nasional

Kasus Suap Ade Yasin, KPK Geledah 2 Rumah di Bandung

KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin.

Kasus Suap Ade Yasin, KPK Geledah 2 Rumah di Bandung
Bupati Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021, Jumat, 29 April 2022.

Penggeledahan terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin ini menyasar dua kediaman di dua lokasi berbeda di kawasan Bandung, Jawa Barat.

"Tim Penyidik KPK kembali melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan rumah kediaman para tersangka di 2 lokasi berbeda di Bandung Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 29 April 2022.

(BACA JUGA:Geledah Rumah Dinas Ade Yasin, KPK Angkut Duit Pecahan Asing)

Hingga saat ini, kata Ali, proses penggeledahan masih berlangsung. Ia berjanji bakal menyampaikan hasil penggeledahan nantinya.

"Pekembangan hasil penggeledahan akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Ali.

Sebelumnya, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah bukti saat menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Bogor pada Kamis, 28 April 2022. Bukti yang diamankan tersebut di antaranya uang dalam pecahan asing dan dokumen keuangan.

(BACA JUGA:KPK Jebloskan Adik Eks Bupati Lampung Utara ke Bui)

Penggeledahan dilakukan berkaitan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021 yang menjerat sang bupati Ade Yasin dan tujuh pihak lainnya sebagai tersangka.

"Bukti-bukti dimaksud diduga kuat berkaitan dengan pokok perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Ada pun keempat lokasi tersebut di antaranya Rumah Dinas Bupati Bogor, Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Kantor BPKAD Kabupaten Bogor, dan rumah di Ciparigi Bogor Utara.

(BACA JUGA:Penyidikan Kasus Suap Ade Yasin Dikebut, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kabupaten Bogor)

"Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan segera dianalisa untuk kemudian disita dan menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," ucap Ali.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin, bersama tujuh orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Ada pun ketujuh tersangka lain di antaranya Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ihsan Ayatullah, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; serta Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

(BACA JUGA:KPK Bilang Ade Yasin Setor Rp10 Juta Per Minggu ke Auditor BPK Supaya Pemkab Bogor Dapat WTP)

Kemudian Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis; Arko Mulawan, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor; Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa; dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa.

Penetapan tersangka ini merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 26 April 2022, sekira pukul 23.00 WIB.

Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 12 orang dan bukti berupa uang senilai Rp1,024 miliar dengan perincian Rp570 juta berbentuk tunai dan rekening bank berisi dana Rp454 juta.

(BACA JUGA:KPK Bilang Ade Yasin Lakukan Suap Agar Pemkab Bogor Dapat WTP)

KPK menduga Ade Yasin, melalui perantaraan bawahannya, menyuap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat sekitar Rp2 miliar yang diberikan secara bertahap.

Suap itu diduga diberikan agar Pemkab Bogor menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Jawa Barat atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Atas perbuatannya, Ade Yasin, Maulana Adam, Ihsan Ayatullah, Rizki Taufik selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(BACA JUGA:KPK Tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan)

Sementara Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Berita Terkait