Asia-Pacific Water Summit 2022, Kementerian PUPR Siapkan Mitigasi Bencana Alam Hadapi Perubahan Iklim
Asia-Pacific Water Summit 2022 di Jepang, Sabtu, 23 April 2022.--
JAKARTA FIN.CO.ID -- Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor, salah satunya mengatasi krisis air dan perubahan iklim.
Terkait hal tersebut, Indonesia menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan bencana air akibat badai siklon tropis dan hujan konvektif yang sebelumnya jarang terjadi.
(BACA JUGA:Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2022, Kementerian PUPR Tingkatkan Kemantapan Jalan Nasional di Banten)
Presiden Joko Widodo mengatakan air masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang, krisis air juga masih menjadi tantangan global.
“Pencapaian SDGs perlu dipercepat untuk mengatasi krisis air, perubahan iklim dan memastikan pembangunan hijau,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan secara virtual pada Asia-Pacific Water Summit 2022 di Jepang, Sabtu, 23 April 2022.
Presiden Jokowi menambahkan diperlukan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini. “Bulan lalu Indonesia berhasil mendorong disahkannya resolusi pengelolaan danau berkelanjutan di Majelis Lingkungan Hidup PBB. Resolusi tersebut mengintegrasikan pengelolaan kebijakan danau ke dalam rencana pembangunan nasional, regional maupun global,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi mengapresiasi Deklarasi Kumamoto yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Kishida untuk percepatan langkah aksi bersama di sektor air.
(BACA JUGA:Jadi Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2022, Kementerian PUPR Siapkan Posko Mudik Sapta Taruna di Jalur Pansela)
“Saya berharap deklarasi ini memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, resilient dan berkelanjutan. Kami juga menyambut Saudara sekalian dalam KTT G20 pada Oktober 2022 dan World Water Forum 2024 di Bali,” ucap Presiden Jokowi.
Menjawab tantangan permasalahan air dan perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah inovasi pada mitigasi bencana alam dan sistem peringatan banjir dini (flood early warning system).
“Untuk memastikan respons yang memadai terhadap peringatan dini bencana alam, Kementerian PUPR telah menyiapkan gugus tugas untuk meningkatkan bendungan menambah kapasitas intake dan menyediakan pintu tambahan untuk memungkinkan pelepasan air bendungan lebih sehingga terdapat ruang untuk menyimpan air hujan yang datang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Di samping itu, Menteri Basuki mengatakan untuk mencapai ketahanan air, pangan dan energi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR membangun 61 bendungan di mana 29 di antaranya sudah selesai dibangun. Penyelesaian 61 bendungan ini akan menambah air untuk sistem irigrasi premium dari 11% menjadi 20%.
(BACA JUGA:Pertemuan ke-19 HELP, Kementerian PUPR : Optimalisasi Pengoperasian Bendungan untuk Adaptasi Perubahan Iklim)
“Kementerian PUPR juga melakukan revitalisasi 500 waduk dan danau, merehabilitasi 2 juta hektare sistem irigasi dan membangun 500 hektare sistem irigasi baru,” ujar Menteri Basuki.
Sumber:
