PDIP Gerah Soal Penundaan Pemilu, Loh Memang Anda Siapa?
Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari. Sementara Pilkada Serentak digelar 27 November-Ilustrasi-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Banyaknya pembicaraan terkait penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memantik reaksi banyak pihak.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, pembicaraan terkait pemilu merupakan kewenangan lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif.
(BACA JUGA:Jenderal Dudung Jenguk si Kembar Siam Joana dan Jovalin Putri Serda Fredrik di Manado, Ingin Pastikan...)
Menurutnya, semua pihak harus menghormati hal tersebut.
"Kalau ada yang katakan pemilu akan diperpanjang sesuai dengan data, loh memang anda siapa? Karena semua akan kembali ke legislatif," kata Junimart yang juga politikus PDI Perjuangan, Senin, 11 April 2022.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 sudah diputuskan Komisi II DPR.
Jadwal Pemilu Serentak 2024 juga sudah disepakati pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024, tambahnya.
(BACA JUGA:Kemnaker: Kalau Perusahaan Untung, Kasih THR Lebih ke Pekerja dan Buruh, Karena Harga Pada Naik)
"Lalu kalau sudah diputuskan, kenapa harus ribut? Masalah tunda, perpanjang, mundur, atau apa pun menyangkut pemilu, itu adalah kewenangan legislatif, bukan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya," jelas politikus PDIP tersebut.
Apabila ada pihak dari lembaga eksekutif dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berbicara terkait perpanjangan masa jabatan presiden, lanjutnya, maka itu hanya aspirasi dan belum membaca aturan konstitusi.
Menurut dia, Pasal 1 dan Pasal 7 UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden paling lama adalah dua periode, sehingga semua pihak jangan membuat "bola liar" yang bisa meresahkan masyarakat.
"Kalau mau ubah periode jabatan presiden, maka dilakukan amendemen; yang mengubah ada di (lembaga) legislatif bukan eksekutif," ujarnya.
(BACA JUGA:Menilai Tuntutan Mahasiswa Hanya Mendesak Wakil Rakyat, Chusnul: Kadrun Gagal Maning Provokasi Bocil AHY)
"Jangan membuat bola liar. Biarkan Presiden Jokowi bekerja, karena kita semua mendukung agar ekonomi pulih dan pandemi menjadi endemi," ujarnya.
Sumber:
