Amankan Demo 11 April, Polri: Pasti Sesuai SOP
Ilustrasi - Pengamanan aksi massa oleh aparat Polda Metro Jaya.-Issak Ramdhani-fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Polri menegaskan akan melakukan pengamanan Demo 11 April sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure ) kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan akan memberikan pengawalan dan pengamanan terhadap unjuk rasa mahasiswa pada 11 April di Istana Merdeka.
Polri menghormati kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
(BACA JUGA:Demo 11 April, Polda Metro Jaya: Kita Siapkan Kekuatan yang Sebanding)
"Polri berkewajiban untuk melayani dan mengamankan jalannya kegiatan tersebut," kata Dedi, Minggu, 10 April 2022.
Terkait pengamanan aksi BEM SI Senin (11/4), Dedi menjelaskan, personel dari Polda Metro Jaya yang akan diterjunkan untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi.
"Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pengawalan dan pengamanan kegiatan dengan berpedoman pada SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dedi.
(BACA JUGA:Besok Mahasiswa Kepung Istana, Mahfud MD: Polisi Jangan Bawa Peluru Tajam )
Selain itu, Dedi juga berpesan kepada para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi di Istana Negara untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) karena pandemi belum berakhir.
Ia juga mengingatkan para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya untuk tetap menghormati hak masyarakat lain, di antaranya pengguna jalan.
"Insya Allah masyarakat juga sudah paham kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Semoga besok berjalan aman dan damai apalagi dilaksanakan di bulan penuh kebaikan (Ramadan)," ujar Dedi.
Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pengamanan untuk mengawal unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta pada Senin (11/4).
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/4).
Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut. Salah satunya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
Sumber:
