JAKARTA, FIN.CO.ID- Pengamat politik Rocky Gerung mengkomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penundaan pemilu.
Presiden Jokowi memberikan pernyataan tegas untuk memberikan sanksi kepada para menteri yang menyuarakan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Rocky Gerung lantas menanggapi pernyataan Presiden Jokowi melalui kanal Youtube pribadinya.
Rocky Gerung mengatakan, bahwa larangan Jokowi tersebut hanya sebuah akal akalan untuk mengelabui masyarakat.
“Presiden Jokowi emang ucapkan itu, tapi kan yang diucapkan di sidang kabinet itu diplomasi politik bahwa seolah Presiden mendengarkan suara rakyat,” ucap Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung official pada kamis, 7 April 2022.
Pengamat politik tersebut mencurigai Presiden Jokowi diam-diam sudah mengutus asistennya ke daerah untuk melancarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Yang dihentikan ucapanya, tapi aktivitasnya tetap jalan,” ucapnya.
(BACA JUGA: Menko Luhut Getol Penundaan Pemilu 2024, PKS: Minta Jokowi Berani Beri Sanksi)
(BACA JUGA:Rocky Gerung Sentil Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu: Memang Dia Sudah Sadar, Tapi Boong! )
Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa aksi pembulatan tekad untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden ini akan terus berlanjut meski Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peringatan.
Menurut Rocky Gerung, perpanjangan masa jabatan ini sudah menjadi tujuan dari Presiden Jokowi yang tidak bisa dihentikan.
“Kita akan lihat terus operasi pembulatan tekad, gak mungkin dihentikan, karena sudah menjadi tujuan utama.” ungkapya
“Presiden Jokowi adalah menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru, itu satu paket lah memang dia sudah sadar tapi boong,” tuturnya.
(BACA JUGA:Erick Thohir: Milenial dan Serikat Pekerja Ujung Tombak Transformasi PLN)
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegas dengan meminta segenap jajaran menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
