Politisi PKS 'Sentil' Rencana Kebijakan Presiden Jokowi Salurkan BLT Minyak Goreng
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.-setkab.go.id-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Politisi PKS Amin AK 'sentil' rencana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Amin AK 'menyentil' kalau BLT memang dibutukan rakyat saat ini. Akan tetapi ada hal lain yang perlu ditindak oleh pemerintah.
"Dilihat dari permukaan, dengan BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat," buka Amin dalam keterangannya, Selasa (5/4/2022).
"Namun kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng," sambungnya.
"Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada ujungnya dinikmati kartel minyak goreng,” tegas politisi PKS itu.
Berdasarkan informasi yang didapat oleh Amin, dana BLT minyak goreng diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.
"Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan esktrem," ungkapnya.
Bagi Amin karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng, maka dana yang seharusnya untuk penanggulangan kemiskinan sebagian tersedot untuk BLT minyak goreng.
(BACA JUGA:Lonjakan Harga Pangan dan BBM, Politikus PKS Andi Akmal: Yang Kekurangan Makin Menderita)
Lanjutnya, padahal saat ini masyarakat juga dihadapkan pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya.
Untuk menyalurkan bantuan tunai minyak goreng Rp300.000 kepada 20,5 juta penerima BPNT dan PKH Kemensos dan 2,5 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil gorengan dibutuhkan dana sebesar Rp6,9 triliun.
"Padahal, jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng,” beber Amin.
Lebih lanjut Amin mengatakan, selain subsidi minyak goreng, pemerintah harus tetap mempertahankan subsidi listrik, LPG, solar, dan bensin Pertalite.
Sumber:
