Respons Kejengkelan Jokowi Soal Impor Barang, Polri Alokasikan 98 Anggaran untuk Produk Lokal
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.-Divisi Humas Polri-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Polri mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri dengan mengalokasikan anggaran belanja 98 persen untuk produk lokal.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.
"Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen," kata Dedi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 28 Maret 2022.
(BACA JUGA:Fahri Hamzah Heran, Jokowi Marah, Menteri Malah Tepuk Tangan: Emangnya Stand Up Comedy? )
Menurut dia, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, yakni sebesar 40 persen.
"Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai dengan target dari Kementerian Manives 'kan 40 persen belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri. Polri sudah melampaui itu," kata Dedi.
Meski demikian, Dedi mengakui bahwa Polri masih mengalokasikan 2 persen dari anggaran tersebut untuk membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri.
(BACA JUGA:Kritik Keras BEM UI ke Jokowi: Rakyatmu Terbunuh Akibat Minyak Goreng!)
Produk tersebut dibeli di luar negeri karena belum tersedia produsen di dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut, seperti produsen baju untuk tim penjinak bom (jibom) yang memerlukan keamanan berstandar tinggi.
Ia mengatakan kebutuhan perlengkapan jibom tersebut untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 polda setiap provinsi.
"Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2 persen yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom," ungkapnya.
(BACA JUGA:Spanduk Tetap Bersama Jokowi 2024 Berjajar Menuju Sirkuit Mandalika)
Selain peralatan untuk jibom, lanjut Dedi, masih ada perlengkapan lain yang dibeli menggunakan produk luar negeri untuk Unit Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR) yang memerlukan standar serupa. Masalahnya, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.
"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," ucap Dedi.
Sumber:
