Terungkap, Motif Pembantaian 8 Karyawan PTT oleh KKB Papua, Ternyata Ini Penyebabnya
Ilustrasi Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sering menebar teror-ist-net
JAYAPURA, FIN.CO.ID - Motif pembantaian delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua terungkap.
Ternyata motifnya karena menolak pengelolaan Blog Wabu dan balas dendam.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey.
(BACA JUGA:Terekam CCTV, Begini Cara KKB Papua Bantai 8 Karyawan PTT yang Sedang Tidur)
(BACA JUGA:Identitas Terungkap, TNI-Polri Pastikan Kejar KKB Pembantai 8 Karyawan PTT)
Frits mengatakan sikap Komnas HAM terhadap tindakan keji di Beoga sangat tidak berprikemanusiaan.
Aksi tersebut akan mendapat kecaman oleh semua mekanisme HAM. Ini tindakan yang tidak manusiawi dan harus dikecam oleh semua pihak.
“Komnas HAM secara tegas menolak cara cara tidak berprikemanusiaan yang mengakibatkan warga sipil meninggal dunia dengan cara yang sangat sadis. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan. Ini harus ditentang oleh semua pihak, Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 8 orang tersebut,” katanya dilansir cendrawasihpos, Senin, 7 Maret 2022.
(BACA JUGA:Kutuk Tindakan KKB Papua, Anggota DPR Dorong Aparat Tuntaskan Kasus Penembakan Teknisi PTT)
Diungkapkannya, siklus kekerasan ini akan terus terjadi. Sehingga itu, membutuhkan sebuah mekanisme kemanusiaan.
Komnas HAM, sejak tahun lalu mengusung tema dialog kemanusiaan yang lebih bermartabat menghadirkan para pihak untuk berjumpa dan bicara secara baik untuk mendengarkan dan segera dicarikan solusinya.
“Jika pertentangan ini tentang Blog Wabu dan sudah menelan begitu banyak korban jiwa. Mestinya ada pernyataan bahwa pengoperasian Blog Wabu ditiadakan. Mestinya pernyataan stop pengoperasian Blog Wabu sudah harus keluar dari pemerintah, sehingga tidak menjadi satu alasan yang terus mengakibatkan banyak korban,” ucapnya.
Pendekatan yang paling efektif untuk kasus ini kata Frits, pendekatan yang dilakukan otoritas sipil yang ada di daerah berkonflik.
Pemda setempat bisa mengambil peran lebih, dalam rangka mengkomunikasikan semua kebijakan dengan pemerintah pusat
Sumber:
