Wacana Tunda Pemilu, Gus Ulil: Harus Ditolak Tanpa Syarat, Ini Sudah Melanggar Batas Kewajaran
Ulil Abshar Abdallah -Twitter-
JAKARTA,FIN.CO.ID- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla menolak keras wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024.
Menurut Ulil, wacana tersebut sangat berbahaya bagi keberlangsungan Demokrasi di tanah air.
"Usulan penundaan Pemilu 2024 atau amandemen UUD untuk membuka kemungkinan perpanjangan masa kepresidenan hingga tiga periode -- dua usulan ini harus ditolak TANPA SYARAT. Ini sudah melanggar batas kewajaran," kata Ulil melalui Twitter-nya, Kamis 3 Maret 2022.
(BACA JUGA:Usulan Pilpres Ditunda Karena COVID-19, PBNU: Masuk Akal Juga)
Pria yang akrab disapa Gus Ulil ini, mencontohkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia akui, SBY banyak kekurangan, tapi SBY tegas menolak perpanjang masa jabatan atau maju 3 periode.
"SBY memang banyak kekurangan. Sudah pasti itu. Tetapi minimal dia dan partainya tidak bermain api dengan konstitusi, misalnya dengan mengubah soal periode presiden yang jelas-jelas ada dalam UUD kita," kata Ulil.
(BACA JUGA:Muhaimin Iskandar Mendadak Muncul Usul Tunda Pilpres 2024, Demokrat: Jangan Buat Gaduh! )
Ulil kemudian menyentil Presiden Jokowi yang tegas dengan isu radikalisme, tetapi lembek dengan isu-isu kenegaraan, penundaan Pemilu misalnya.
"Tegas dalam masalah-masalah intoleransi dan radikalisme, tetapi lembek dan permisif dalam isu-isu kenegaraan yang lain. Menurut saya, ini sikap yang tidak ideal. Mestinya, tegas dalam dua isu itu sekaligus. Nek menurut saya itu lho," pungkas Ulil.
(BACA JUGA:Giring Mundur Nyapres, Pilih jadi Penyambung Lidah Rakyat 2024? Warganet: Yah Gak Ada Badut di Pilpres Nanti)
Presiden Jokowi hingga saat ini belum buka suara terkait isu penundaan pemilu 2024. Presiden Jokowi hanya tidak setuju dengan jabatan 3 periode.
Seperti yang dimuat oleh beberapa media masa, dugaan ada campur tangan Istana dalam hal ini Presiden Jokowi terkait wacana penundaan Pemilu. Salah satu alasannya, terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 didasari big data dari jutaan percakapan media sosial.
Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik.
.jpeg)
Sumber:
