Nasional

HNW Tidak Puas Putusan Hakim ke Herry Wirawan, Lantaran Tidak Kabulkan Hukuman Mati dan Kebiri

Alasan HNW (sapaan akrabnya), bandingnya JPU lantaran tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dan sanksi kebiri.

HNW Tidak Puas Putusan Hakim ke Herry Wirawan, Lantaran Tidak Kabulkan Hukuman Mati dan Kebiri
Herry Wirawan divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Ia dinyatakan terbukti bersalah memperkosa 13 santriwati.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Usai Majelis Hakim memvonis terdakwa Herry Wirawan seumur hidup, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengharapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding. 

Alasan HNW (sapaan akrabnya), bandingnya JPU lantaran tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dan sanksi kebiri. 

JPU, disarankan mengajukan ke pengadilan tinggi demi keadilan dan bukti nyata keseriusan pemberantasan kekerasan serta kejahatan seksual terhadap anak. 

(BACA JUGA:LPSK Bilang Vonis Herry Wirawan Paling Berat, Bisa Jadi Yurisprudensi Hakim ke Pelaku Rudapaksa Lainnya)

"Dengan demikian, keadilan hukum dan keseriusan pemberantasan kejahatan seksual dapat benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan,” kata HNW di Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. 

Menurutnya, hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kepada Herry Wirawan selaku terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati tidak memenuhi rasa keadilan.

HNW, mengaku menyesalkan keputusan majelis hakim tersebut.

(BACA JUGA: Tragis! Model Majalah Dewasa Novi Amelia Bunuh Diri Lompat dari Lantai 8 Apartemen Kalibata City)

"Di tengah maraknya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak, serta keseriusan pemerintah bersama DPR RI mengundangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim tidak menjatuhkan vonis maksimal sesuai tuntutan jaksa," ujarnya.

Kejahatan seksual yang dilakukan Herry Wirawan terhadap 13 korban, menurutnya sangat biadab.

Sehingga, layak mendapatkan sanksi hukum maksimal, seperti hukuman mati dengan pemberatannya.

Ia menyampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan Herry secara berulang sejak 2016 sampai 2021 berdampak serius kepada para korban.

Karena, sembilan korban pemerkosaan tersebut di antaranya melahirkan di usia belia.

"Putusan hakim memberikan hukuman seumur hidup dengan alasan keadilan bagi korban, justru tidak bisa memenuhi keadilan untuk para korban sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang masih berlaku,” ujar HNW.

Menurutnya, vonis seumur hidup yang tidak diperberat dengan hukuman kebiri dan penyitaan harta sebagai kepedulian terhadap para korban adalah hukuman yang tidak memenuhi keadilan publik.

Putusan tersebut, ujar HNW, tidak memperlihatkan keberpihakan kepada korban serta keseriusan dalam pemberantasan kejahatan seksual.

Padahal, baik hukuman mati, hukuman kebiri, maupun penyitaan harta adalah legal dan sangat dimungkinkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU Nomor 17 Tahun 2016. 

"Yang bersangkutan sangat layak dijatuhi hukuman yang berlaku di negara hukum Indonesia,” jelas HNW.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai tuntutan maksimal kepada predator seksual terhadap anak akan membuktikan keseriusan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum berkeadilan serta keberpihakan pada korban.

Selain itu, ujar dia, hukuman maksimal berguna untuk mengatasi kejahatan dan kekerasan seksual yang semakin mengkhawatirkan, sekaligus akan menimbulkan efek jera kepada para pelaku sehingga Indonesia terbebas dari bahaya predator seksual terhadap anak.

 

Berita Terkait