Nasional

Belum Dapat Keterangan Jelas Soal Pencairan JHT, DPR: Harus Dicabut Jika Merugikan Pekerja

Dalam rapat-rapat dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dibicarakan secara khusus.

Belum Dapat Keterangan Jelas Soal Pencairan JHT, DPR: Harus Dicabut Jika Merugikan Pekerja
Ilustrasi - Buruh atau Pekerja saat keluar dari pabrik (Khanif Lutfi)

JAKARTA, FIN.CO.ID - DPR RI mengaku belum mendapat keterangan jelas dan lengkap terkait  Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan JHT pada usia 56 tahun. 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi polemik.

Dalam rapat-rapat dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dibicarakan secara khusus.

(BACA JUGA:Parah! Aturan JHT Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun Banjir Kecaman, Warganet Menolak: Rezim Tak Tahu Diri)

Bahkan dapat dikatakan, belum disampaikan secara komprehensif. 

Kata Saleh, mestinya, rencana terkait penetapan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 222 sudah di-sounding dulu ke DPR.

"Mulai dari payung hukumnya, manfaatnya bagi pekerja, sampai pada keberlangsungan program JHT ke depan, dengan begitu, kalau ditanya (masyarakat), kita bisa menjelaskan,” kata Saleh, Sabtu, 12 Februari 2022.   

(BACA JUGA:Soal Pencairan JHT Usia 56 Tahun, DPR: Pesangon dari Pengusaha Sangat Sulit dan Perlu Waktu Lama )

Menurut Saleh, seharusnya pemerintah memastikan setiap aturan tidak merugikan para pekerja. 

Karena jika penolakan terjadi dikhawatirkan akan menyebabkan tidak efektifnya kebijakan dimaksud. 

Ia menilai, para pekerja kelihatannya merasa sering ditinggalkan. 

Ada banyak kebijakan pemerintah yang seakan diputus secara sepihak. 

"Mulai dari UU Ciptaker (Undang-Undang Cipta Kerja) sampai pada persoalan upah minum, hari ini, ada pula persoalan JHT yang hanya bisa ditarik setelah 56 tahun,” terang Saleh.

Ia mendengar, alasan pemerintah adalah agar tidak terjadi double klaim, di satu pihak ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), di pihak lain ada JHT. 

"Lalu, katanya, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi JHT ke tujuan awalnya,” tambah Saleh. 

Namun masalahnya, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, JKP itu payung hukumnya adalah UU Ciptaker. 

“Apakah (aturan JKP) sudah bisa diberlakukan? Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat?" tanyanya. 

"Kalaupun misalnya JKP sudah boleh diberlakukan, lalu mengapa JHT harus 56 tahun? Apa tidak boleh misalnya diambil berdasarkan situasi dan kondisi pekerja? Katakanlah, misalnya, karena kondisi pekerja yang sangat sulit, lalu dibolehkan dapat JKP dan JHT? Atau banyak opsi lain yang dimungkinkan,” paparnya.

Selain itu, Saleh melihat bahwa kebijakan ini kurang sosialisasi.

 Artinya, kementerian ketenagakerjaan belum maksimal mengedukasi masyarakat terkait JKP. 

Kalau betul JKP ini bagus, tentu masyarakat akan mendukung. Permenaker Nomor 2 Tahun 2020 masih sangat layak untuk diperbincangkan di publik. 

Diskusi publik itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja.

“Kalau hasil diskusi publik itu ternyata menyebut bahwa Permenaker ini merugikan para pekerja, kita mendorong agar Permenaker ini dicabut," katanya.

"Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik juga kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” pungkasnya. 

Berita Terkait