Tindakan Represif Polisi di Desa Wadas, DPR: Dimana Program Presisi-nya Pak Kapolri
Komnas HAM meminta pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menyelesaikan polemik di Desa Wadas.--Twitter/@Wadas_Melawan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mempertanyakan program Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tindakan represif yang dilakukan aparat Polri terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah bertolak belakangan dengan program Presisi.
Dia pun menyesalkan pendekatan represif Polri dalam mengamankan pengukuran lahan bendungan di Desa Wadas.
(BACA JUGA:Kasus Desa Wadas, Komisi III DPR: Polri Harusnya Beri Rasa Aman, Bukan Sengsarakan Warga)
"Sangat disesalkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas. Kejadian yang menimbulkan kritikan publik," katanya, Rabu, 9 Februari 2022.
Menurutnya aparat kepolisian tak menjalankan program Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
"Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," katanya.
(BACA JUGA:Komnas HAM Sesalkan Kekerasan Polisi Terhadap Warga Desa Wadas)
Seharunya, Polri menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut. Langkah dialog harus dikedepankan aparat kepolisian.
"Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," ujarnya.
Dia pun mendesak Polri memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia.
Dia juga meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.
"Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuan nya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," tuturnya.
Dia juga meminta semua pihak untuk berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif.
Sumber:
