HIPMI Desak KPU dan Pemerintah Tak Tergesa-Gesa Tentukan Pelaksanaan Pemilu 2024
Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari. Sementara Pilkada Serentak digelar 27 November-Ilustrasi-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam rencana pelaksanaan Pemilu 2024 terkait dengan pandemi dan stabilitas ekonomi.
Anggawira menyampaikan bahwa meskipun adanya kesepakatan KPU, DPR dan pemerintah tentang Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 ini, semua hal masih mungkin terjadi dalam kurun 2 (dua) tahun menuju pemilu.
Covid-19 masih menjadi pandemi hingga saat ini, sehingga harus ada strategi yang komprehensif dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti.
(BACA JUGA:Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Kumpulkan Ketua DPD I Golkar )
(BACA JUGA:So Sweet! Pemilu 2024 Digelar Barengan Valentine, Pilkada Serentak 27 November)
"Dengan rencana anggaran yang kurang lebih Rp100 triliun untuk membiayai Pemilu 2024, KPU dan pemerintah harus menyiapkan skema yang tepat. Tahun 2022 sebagai momentum Pemulihan Ekonomi Nasional, menjadi angin segar bagi para UMKM maupun seluruh pelaku usaha lainnya untuk membangkitkan lagi setiap usahanya," ungkap Anggawira dalam keterangannya, Rabu, 2 Februari 2022..
I(a mengatakan, KPU dalam menyusun Peraturan KPU dan langkah kedepannya nanti untuk Pemilu 2024, harus menjadikan pandemi Covid-19 dan stabilitas ekonomi menjadi pertimbangan utama.
Salah satu syarat pemilu tidak bisa dilaksanakan atau pemilu susulan bahkan penundaan Pemilu bisa dikatakan karena kurangnya anggaran atau tidak tersedianya anggaran.
(BACA JUGA:Tok! Pemilu 2024 Digelar Hari Rabu 14 Februari, Isu Perpanjangan Jabatan Apa Kabar?)
(BACA JUGA:Arteria Disanksi Peringatan Berat PDI Perjuangan, Sekjen: Urusan Pemenangan Pemilu itu Nanti Rakyat...)
"Saat ini kita menunggu setiap langkah yang diambil oleh KPU, karena mereka yang akan menyusun semua strategi dalam setiap tahapan nanti yang akan dituangkan adan Peraturan KPU tentunya, HIPMI tentunya siap untuk memberikan masukan bahkan pertimbangan terhadap setiap langkah yang diambil oleh KPU nantinya," jelas Anggawira
Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo), menyatakan bahwa wacana-wacana yang berkembang ditengah masyarakat seperti penundaan Pemilu, bisa jadi pertimbangan untuk dibahas secara bersama sebagai diskursus publik dan dinamika demokrasi dalam negara.
Ia beranggapan semua elemen bangsa berkeinginan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju dengan berbagai inovasi dan kolaborasi bersama anak negeri.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
