Soal Pesantren Terafiliasi Teroris, JK: Jangan Cuma Sebar Isu, Buktikan dan Silakan Ditindak
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak wacana penundaan Pemilu 2024 karena berpotensi konflik.-dok fin.co.id-dok fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) meminta BNPT jangan menyebar isu terkait rartusan pondok pesantrenn terafiliasi teroris.
JK mendorong BNPT segera mengambil tindakan jika pernyataan tersebut benar.
"Kalau ada bukti, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan hanya mengeluarkan isu lalu semuanya pondok pesantren merasa dicurigai," kata Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, usai menjadi pembicara dalam Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.
(BACA JUGA:Ratusan Pesantren Terafiliasi Jaringan Teroris, DPR: BNPT Harus Membuka Data Kepada Publik)
Dikatakannya, untuk membuktikan dugaan tersebut, BNPT bisa memanggil satu-persatu pondok pesantren yang dicurigai.
"Yang mana itu. Kan bisa dipanggil satu persatu," katanya.
JK menyarankan agar data pondok pesantren yang terafiliasi teroris untuk dibuka. Sebab jika hanya diumumkan begitu saja justru akan menimbulkan keresahan.
(BACA JUGA:BNPT Klaim Pesantren Terafiliasi Terorisme, Ketua MUI: Pernyataan yang Meresahkan)
"Jadi orangnya bisa dipanggil. Daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas kan pondok pesantren menjadi resah," ujarnya.
"Tapi harus yakin dan ada buktinya," imbuhnya.
Diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22), lalu, Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan soal 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan terorisme.
Bahkan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Minggu (30/1/) kemarin, ikut menjelaskan soal pernyataan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar itu.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
