Radikalisme dan Jaringan Teroris Masjid dan Pondok Pesantren Bakal Dipetakan, MPR: Framing yang Muncul Akibat Opini
Radikalisme di Indonesia -ilustrasi-twitter
JAKARTA, fin.co.id - Ratusan pondok pesantren dan masjid yang bakal dipetakan oleh Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait tuduhan radikalisme dikritik Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Hal ini, terkait ratusan pondok pesantren dan masjid yang diduga terafiliasi jaringan terorisme.
Kata HNW (sapaan akrabnya), hal-hal seperti ini malah meresahkan dan potensi memecah belah antara komunitas masjid dan pesantren dengan TNI dan Polri.
(BACA JUGA:Massal... 731 Anggota GMBI Ditangkap, Termasuk Ketua Umumnya, Buntut Demo Rusuh di Depan Polda Jabar )
"Akan menumbuhkan saling curiga dan tidak percaya yang membahayakan persatuan dan kesatuan pejuang dan pendukung terbesar NKRI yaitu umat Islam dan TNI dan Polri,” kata HNW, Jumat, 28 Januari 2022.
Hidayat mengatakan, mestinya semua energi untuk pemberantasan terorisme dan radikalisme sekarang ini ditujukan untuk memetakan dan mengatasi bahaya yang nyata di depan mata, seperti bahaya gerakan teror radikal separatis bersenjata OPM di Papua.
“Rencana pemetaan masjid dikaitkan dengan isu radikalisme, dan tuduhan terhadap seratusan pondok pesantren terkait terorisme, lagi-lagi menampakan wajah islamophobia," tegasnya.
(BACA JUGA: Viral Oknum ASN Diduga Mesum dalam Fortuner di Depan Masjid, Langsung Tancap Gas saat Ditegur Warga)
Termasuk, menimbulkan dugaan adanya framing negatif dan tidak adil terhadap umat Islam, komunitas yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia, dan komunitas yang sangat terasosiasi dengan masjid dan pesantren.
"Jadi, sangat wajar, dan saya mendukung, sikap Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan Pondok Gontor, yang secara tegas dan argumentatif mengkritisi dan menolak islamophobia dan framing yang muncul akibat opini tuduhan tanpa bukti tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan sudah semakin banyak pula suara dari DPR yang berharap agar pemberantasan terorisme juga difokuskan ke kelompok separatis.
“Misalnya, yang disampaikan oleh Anggota Komisi III saat Rapat Kerja dengan BNPT mempermasalahkan mengapa tidak memasukan separatisme di Papua dalam program kegiatan penanggulangan terorisme. Apa menurut BNPT mereka bukan teroris?” tanya HNW.
Padahal, Menkopolhukam Mahfud MD, sebelumnya sudah menyatakan secara terbuka bahwa separatisme lebih berbahaya dari radikalisme, dan KKB OPM di Papua adalah organisasi teroris.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
