Kementerian PUPR Lelang Dini Paket Pekerjaan Infrastruktur Tahun 2022
Penandatanganan kontrak paket tender dan seleksi dini Kementerian PUPR TA 2022-Birkompu-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan lelang dini paket pekerjaan infrastruktur tahun 2022.
Total anggaran yang dikelola Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2022 adalah sebesar Rp100,6 triliun, dan sejak Oktober 2021 lalu telah dilaksanakan tender/seleksi dini sejumlah 2.092 paket dengan nilai pagu sebesar Rp35,1 triliun.
“Hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket senilai Rp17,5 triliun dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp220 miliar telah terkontrak pada akhir bulan Desember 2021, dan 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp17,36 triliun telah selesai proses tender/seleksi dan siap dilakukan penandatanganan,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini TA 2022 pada Senin, 24 Januari 2022 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
(BACA JUGA:Dievaluasi, Program Satu Juta Rumah Ditarget Tembus 2 Juta Unit per Tahun)
Rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini TA 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket senilai Rp6,91 triliun pada akhir Februari 2022.
“Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp7,34 triliun atau sebesar 7,30 persen.” ujar Menteri Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan dengan dilaksanakannya lelang dini ini akan mendukung upaya peningkatan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja APBN khususnya pada kuartal I tahun 2022.
(BACA JUGA:Cek Langsung Perbaikan Tol Trans Sumatera, Menteri Basuki Minta Perbaikan Tuntas Sebelum Lebaran)
"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen maka pada kuartal pertama harus bisa tercapai minimal 5 persen. Oleh karena itu, kami mengapresiasi Kementerian PUPR yang konsisten melakukan pelelangan dini setiap tahun. Semoga bisa dicontoh oleh K/L dan pemerintah daerah lainnya," kata Menko Airlangga.
Pelaksanaan penandatangan dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai Kementerian PUPR yang berada di 34 Provinsi.
Proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien. Sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.
(BACA JUGA:Realisasi Program Sejuta Rumah Tembus 1.105.707 Unit)
Dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan realisasi belanja, Kementerian PUPR memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-Monitoring, serta pemanfaatan e-katalog sektoral Kementerian PUPR.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan tetap mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.
.jpeg)
Sumber:
