Bentuk Holding dan Subholding PLN, Erick Thohir 'Berkiblat' ke Italia, Perancis Hingga Korsel

Bentuk Holding dan Subholding PLN, Erick Thohir 'Berkiblat' ke Italia, Perancis Hingga Korsel

Menteri BUMN Erick Thohir-dok Kementerian BUMN-

 

JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap bahwa pemerintah bakal membentuk holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. 

Rencana ini sebagai bagian dari upaya transformasi PLN, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya di masa mendatang.

Acuan atau benchmarking pembentukan holding dan subholding PLN itu adalah perusahaan-perusahaan besar di negara maju, seperti Italia, Perancis hingga Korea Selatan. 

(BACA JUGA:PLN Tambah 10 SPKLU di Indonesia Timur Untuk Percepat Ekosistem Mobil Listrik di Indonesia)

"Sekarang kita sedang melakukan benchmarking dengan perusahaan besar dari Italia, Perancis, Malaysia dan Korea. Dari benchmarking itu, konfirm bahwa kita harus melakukan transformasi (di tubuh PLN)," tutur Eric dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 Januari 2022. 

Dijelaskan Erick bahwa ada dua subholding yang akan dibentuk yaitu subholding ritel yang akan difokuskan pada aspek pelayanan kepada konsumennya atau ke sisi pemasarannya. 

Kedua adalah subholding power yang akan fokus pada pembangkit baik itu fosil maupun non fosil.

(BACA JUGA:PLN dan Ditjen Minerba Lakukan Enforcement Efektivitas Pasokan Batu Bara)

Erick juga mengungkap bahwa dalam proses pembentukan holding subholding ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka itu, PLN perlu melakukan corporate action demi memenuhi pembiayaan tersebut, seperti yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Untuk itu PLN perlu melakukan transisi besar besaran, maka subholding harus cari alternatif pendanaan lain apakah itu corporate action tapi tidak berarti menjual aset negara," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa rencana pemerintah ini sama sekali bukan untuk melakukan liberalisasi PLN sebagai perusahaan BUMN. 

(BACA JUGA:Heboh, Debat Kusir Menteri ESDM Dengan DPR Soal Pasokan Batubara PLN)

Rencana ini dimaksudkan sebagai bagian transformasi PLN yang selama ini sudah dilakukan.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugr

Tentang Penulis

Sumber: